Gubernur Ria Norsan Terima TPAKD Award 2025, Kalbar Dinobatkan Provinsi Terbaik di Kalimantan

JAKARTA – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memperluas akses dan inklusi keuangan mendapat pengakuan nasional. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kalimantan Barat dinobatkan sebagai TPAKD Provinsi Terbaik Wilayah Kalimantan dalam ajang TPAKD Award 2025.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Pariwisata pada acara puncak TPAKD Award 2025 di Jakarta, Sabtu (11/10/2025).

Penilaian dilakukan oleh tim independen yang terdiri dari enam lembaga utama, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Perekonomian, kalangan akademisi, serta lembaga internasional.

Ria Norsan mengatakan, penghargaan tersebut menjadi bukti nyata kerja kolektif pemerintah daerah bersama lembaga keuangan dan masyarakat dalam meningkatkan literasi serta inklusi keuangan di seluruh Kalimantan Barat.

“Ini bukan sekadar penghargaan, melainkan hasil dari sinergi kuat berbagai pihak di Kalbar. Fokus kami adalah memberdayakan masyarakat melalui literasi dan akses keuangan yang menyeluruh, dari pelajar hingga pelaku UMKM,” ujar Norsan.

Selama tahun 2024 hingga awal 2025, TPAKD Kalbar melaksanakan delapan tema utama dengan 18 program kerja yang menyasar berbagai lapisan masyarakat. Capaian program rata-rata mencapai 149,94%, melampaui target nasional.

Beberapa capaian utama antara lain:

• Program KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar): 95,25% pelajar di Kalbar kini memiliki rekening tabungan, melebihi target nasional 2025 sebesar 91%.
• Agen Perbankan: Terbentuk di 1.890 desa dan kelurahan, memperluas akses layanan keuangan hingga ke pelosok daerah.
• Galeri Investasi: Terbentuk 26 galeri investasi dengan jumlah investor saham Kalbar mencapai 94.701 orang.
• Jaminan Sosial Pekerja Informal: Partisipasi pekerja non-upah dalam program JKM dan JKK naik dari 12% (2023) menjadi 21,96%.
• Digitalisasi UMKM dan Business Matching: Menjangkau UMKM, perempuan, penyandang disabilitas, dan anggota Pramuka melalui 36 kegiatan literasi keuangan.

“Yang paling penting adalah dampak nyatanya. Inklusivitas keuangan harus benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang sebelumnya belum terlayani sektor keuangan formal,” tegas Norsan.

Penghargaan ini sekaligus menegaskan posisi Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan literasi dan akses keuangan paling progresif di Indonesia.