PONTIANAK – Organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kalimantan Barat menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan Pro Liga di Kalimantan Barat periode 2024-2026.

Koalisi yang terdiri dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMABUDHI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menilai penyelenggaraan kegiatan tersebut perlu mendapat perhatian serius, khususnya terkait transparansi anggaran dan arah kebijakan publik.

Dalam pernyataan sikapnya, Cipayung Plus Kalbar menilai publik hingga kini belum memperoleh penjelasan terbuka mengenai total anggaran, sumber pendanaan, maupun mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan Pro Liga.

Baca Juga:Disdikbud Kalbar Dorong Penyelesaian Elegan Polemik LCC 4 Pilar antara SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas

“Penyelenggaraan Pro Liga berlangsung dalam situasi yang tidak transparan. Hingga hari ini publik tidak mendapatkan kejelasan mengenai total anggaran, sumber pendanaan, serta mekanisme pertanggungjawaban,” demikian kutipan pernyataan sikap Cipayung Plus Kalbar.

Karena itu, mereka mendesak adanya keterbukaan penuh terhadap seluruh aspek pembiayaan kegiatan tersebut.

Selain persoalan transparansi, Cipayung Plus Kalbar juga menyoroti minimnya pelibatan organisasi olahraga daerah, komunitas lokal, dan atlet asal Kalimantan Barat dalam penyelenggaraan kegiatan.

Baca Juga:Sujiwo Soroti Kondisi Dermaraja Rasau Jaya, Pemkab Kubu Raya Siapkan Penataan Ulang

“Kegiatan ini terkesan eksklusif dan tidak memberi ruang partisipasi yang adil,” tulis mereka dalam pernyataan tersebut.

Koalisi mahasiswa itu juga menilai terdapat ketimpangan prioritas penggunaan anggaran di tengah berbagai persoalan daerah, seperti infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga kondisi wilayah pedalaman yang masih membutuhkan perhatian pemerintah.

“Di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi persoalan infrastruktur rusak, keterbatasan layanan kesehatan, dan akses pendidikan yang belum merata, penyelenggaraan kegiatan berskala besar dengan anggaran signifikan menunjukkan ketidakpekaan terhadap realitas sosial,” lanjut pernyataan itu.

Baca Juga:Pemkab Kubu Raya Hentikan Aktivitas Arang Bakau di Batu Ampar, Siapkan 7 Solusi untuk Warga

Dalam sikap resminya, Cipayung Plus Kalbar turut menyoroti dugaan kedekatan sejumlah pihak dalam kegiatan dengan figur yang dikaitkan dengan aktivitas ilegal, khususnya di sektor pertambangan.

Mereka meminta adanya klarifikasi terbuka dan menekankan pentingnya menjaga institusi negara dari potensi konflik kepentingan.

Selain itu, keterlibatan institusi kepolisian dalam kegiatan juga menjadi perhatian. Mereka berharap aparat penegak hukum tetap fokus pada penanganan persoalan utama di daerah, seperti PETI, narkotika, konflik agraria, dan kejahatan lintas batas.

“Polri harus kembali fokus pada tugas pokok dan fungsi sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat,” tegas mereka.

Sebagai langkah lanjut, Cipayung Plus Kalbar mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran Pro Liga Kalimantan Barat periode 2024-2026.

Mereka meminta hasil audit dilakukan secara independen dan dibuka kepada publik sebagai bentuk transparansi penggunaan anggaran.

“Kalbar tidak membutuhkan seremoni. Kalbar membutuhkan keadilan, transparansi, dan keberpihakan nyata kepada rakyat,” tutup pernyataan tersebut.

Di akhir pernyataannya, Cipayung Plus Kalbar menegaskan sikap tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik dan jalannya pemerintahan. (DB)