PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027 di Aula Garuda, Selasa (21/4/2026).

Dalam arahannya, Ria Norsan menegaskan tahun 2027 menjadi fase penting dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Ia menekankan pembangunan ke depan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperkuat struktur ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta memastikan pemerataan layanan dasar.

Baca Juga:Nelayan Tanjung Saleh Keluhkan Akses Solar di SPBN, Harga Tembus Rp15 Ribu per Liter

“Pembangunan harus inklusif dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan pemerataan dan kualitas,” ujarnya.

Musrenbang tersebut dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan pemerintah pusat, serta kepala daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat guna menyelaraskan program dan kebijakan pembangunan tahun 2027.

Dari sisi capaian, Kalimantan Barat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39 persen pada 2025, melampaui rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan juga turun menjadi 6,16 persen.

Baca Juga:HUT ke-62, Bank Kalbar Perkuat Peran sebagai Mitra Strategis Pembangunan Daerah

Meski demikian, Ria Norsan mengakui masih terdapat tantangan, terutama terkait keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan.

“Kebutuhan pembangunan mencapai Rp116,17 triliun, sehingga diperlukan kolaborasi dengan pemerintah pusat, swasta, dan masyarakat,” jelasnya.

Dalam dokumen RKPD 2027, pemerintah provinsi merancang berbagai program prioritas yang mencakup pembangunan manusia, penguatan ekonomi daerah, infrastruktur, serta transformasi digital.

Baca Juga:Helikopter PK-CFX Hilang Kontak di Sekadau, Tim SAR Lakukan Pencarian

Sejumlah proyek strategis juga menjadi perhatian, di antaranya pembangunan Jembatan Kapuas 3, peningkatan konektivitas jalan, pengembangan bandara, hingga kawasan perbatasan.

Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan inovasi program “Desa SAKTI” (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah) sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM dari tingkat desa.

Ria Norsan turut mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi dalam mengoptimalkan pendapatan serta meningkatkan efektivitas belanja di tengah keterbatasan anggaran.

“Kita harus mampu beradaptasi dan berinovasi agar pembangunan tetap berjalan optimal,” tegasnya.

Ia menutup dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dan menjaga konsistensi perencanaan pembangunan.

“Dengan kolaborasi yang kuat, kita optimistis Kalimantan Barat dapat menjadi daerah yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya. (Ara)