PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan skema pembiayaan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi, di mana sebagian biaya ditanggung melalui APBD, sementara komponen tertentu masih menjadi tanggungan jemaah.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan penjelasan ini sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat, khususnya calon jemaah haji asal Kalbar.

Dalam penyelenggaraan haji, selain Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dari pemerintah pusat, terdapat biaya lokal yang mencakup transportasi darat, akomodasi, dan konsumsi selama proses keberangkatan hingga kepulangan.

Baca Juga:Gubernur Ria Norsan Buka Musrenbang 2027, Tekankan Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

Pemprov Kalbar mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,09 miliar melalui APBD untuk menutup sebagian biaya tersebut, termasuk transportasi darat pulang-pergi, akomodasi di asrama haji Batam, serta konsumsi jemaah di Pontianak dan Batam.

Namun, biaya transportasi udara rute Pontianak–Batam pulang-pergi sebesar Rp7.185.000 per jemaah masih dibebankan kepada masing-masing jemaah.

Penetapan biaya penerbangan dilakukan melalui proses lelang terbuka, dengan Lion Air terpilih sebagai penyedia jasa dengan penawaran terendah.

Baca Juga:Prioritaskan Pendidikan, Gubernur Kalbar Ria Norsan Rencanakan Pembangunan Asrama Siswa di Kayong Utara

Ria Norsan menegaskan kebijakan tersebut telah sesuai dengan regulasi, merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang mengatur pembiayaan transportasi dari daerah ke embarkasi dapat dibantu APBD atau dibebankan kepada jemaah sesuai kemampuan fiskal daerah.

Ia menjelaskan keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu faktor utama dalam penentuan porsi bantuan tersebut.

Selain itu, kenaikan harga bahan bakar pesawat (avtur) yang mencapai sekitar 70 persen turut memengaruhi tingginya biaya penerbangan.

Baca Juga:Gubernur Kalbar Ria Norsan Targetkan Perbaikan Jalan Teluk Batang-Sukadana Rampung Sebelum Agustus

Jumlah jemaah haji Kalbar tahun ini yang lebih sedikit, yakni 1.861 orang dibandingkan tahun sebelumnya 2.519 orang, juga berdampak pada peningkatan biaya per jemaah karena beban operasional dibagi kepada jumlah penumpang yang lebih sedikit.

Di sisi lain, beberapa pemerintah kabupaten/kota di Kalimantan Barat turut memberikan bantuan tambahan kepada jemaah di daerah masing-masing, meskipun dengan nominal yang bervariasi.

Pemprov Kalbar menegaskan akan terus berupaya memberikan dukungan maksimal bagi jemaah haji, dengan tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah serta memastikan seluruh proses ibadah berjalan lancar, aman, dan nyaman. (Ara)