Bupati Sujiwo: Benteng Perlindungan Rakyat

KALIMANTAN BARAT – Paruh pertama tahun 2025 menjadi periode penuh keprihatinan bagi dunia pendidikan, khususnya di Kalimantan Barat. Sebuah peristiwa yang mengguncang nurani publik mencuat dari MTs Al-Raudhatul Islamiyah, ketika seorang siswa dilaporkan menjadi korban perundungan oleh oknum guru. Peristiwa itu terjadi pada 14 Juli 2025 dan dengan cepat menyebar luas melalui aplikasi WhatsApp hingga viral di berbagai platform media sosial.

Dalam potongan video yang beredar, terlihat jelas seorang oknum guru menyatakan bahwa siswa tersebut harus turun kelas karena belum melunasi pembayaran Lembar Kerja Siswa (LKS). Belakangan diketahui, tunggakan yang dimaksud berjumlah Rp350.000 dan diminta saat pengambilan rapor. Fakta ini memicu kemarahan publik karena mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan di lingkungan pendidikan ruang yang seharusnya aman bagi pembentukan karakter generasi bangsa.

Di tengah gelombang kekecewaan masyarakat, Bupati Kubu Raya Sujiwo tampil sebagai pemimpin yang sigap dan berpihak. Ia tidak memilih bersembunyi di balik prosedur birokrasi. Sejak kasus ini mencuat ke publik, Sujiwo langsung menginstruksikan jajarannya, termasuk dinas pendidikan dan pihak terkait, untuk melakukan investigasi menyeluruh. Ia juga memastikan korban dan keluarganya mendapatkan pendampingan psikologis.

Langkah Sujiwo tidak berhenti pada tataran administratif. Ia menggelar pertemuan terbuka bersama tokoh masyarakat, pihak sekolah, serta perwakilan orang tua siswa. Bahkan, pada Rabu, 23 Juli 2025, Sujiwo mendatangi langsung kediaman siswa tersebut di kawasan Pal 9, Kecamatan Sungai Kakap. Kehadiran langsung ini menjadi pesan kuat bahwa negara tidak absen ketika rakyat kecil terluka.

Lebih dari itu, Sujiwo menanggung seluruh biaya pendidikan siswa korban perundungan dan secara pribadi menyerahkan bantuan dana sebesar Rp15.900.000 kepada pihak madrasah untuk melunasi tunggakan pendidikan siswa. Dari penelusuran, diketahui terdapat 106 siswa lain di madrasah tersebut yang mengalami persoalan tunggakan serupa. Sikap ini mengantarkan Sujiwo dijuluki masyarakat sebagai “bupati pelindung dan pengayom rakyat”.

Kasus ini semestinya menjadi titik balik bagi pembenahan sistem pendidikan yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Bullying di lingkungan sekolah bukan sekadar persoalan individu, melainkan refleksi krisis nilai dan lemahnya sistem pengawasan. Respons cepat dan tegas Bupati Sujiwo menunjukkan bahwa perlindungan terhadap rakyat kecil harus menjadi prioritas utama dalam kepemimpinan publik.

Sujiwo berdiri di barisan rakyat, bukan di balik meja kekuasaan. Ia hadir bukan semata sebagai pejabat administratif, melainkan sebagai pelindung hak-hak warga, terutama anak-anak yang merupakan simbol masa depan daerah. Di saat banyak pemimpin memilih sikap aman dan bungkam dalam isu sensitif, Sujiwo justru mengambil posisi berani dan berpihak.

Langkah-langkah yang diambilnya mencerminkan prinsip kepemimpinan progresif dan berkeadilan sosial. Ia memahami bahwa anak-anak bukan sekadar angka dalam statistik pendidikan, melainkan jiwa-jiwa muda yang harus dilindungi dari kekerasan fisik maupun psikis terlebih jika kekerasan itu dilakukan oleh mereka yang seharusnya menjadi teladan.

Kisah ini diharapkan menjadi pembelajaran kolektif bagi seluruh sektor pelayanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga layanan sosial lainnya. Lebih dari itu, keberanian dan empati yang ditunjukkan Bupati Sujiwo patut menjadi inspirasi bagi kepala daerah lain di Indonesia. Menjadi pemimpin berarti menjadi benteng perlindungan bagi rakyat, khususnya mereka yang lemah dan tak berdaya.

Kekuasaan sejatinya bukan alat untuk menjaga jarak dengan rakyat, melainkan sarana untuk merangkul mereka yang paling membutuhkan perlindungan. Ketika anak-anak tidak lagi merasa aman di sekolah dan suara rakyat kecil tak terdengar dalam kebijakan, maka pemimpin sejati adalah mereka yang turun tangan bukan hanya sebagai pengambil keputusan, tetapi sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan.

Indonesia membutuhkan lebih banyak pemimpin seperti Sujiwo. Pemimpin yang tidak hanya hadir dalam seremoni dan pidato, tetapi juga hadir dalam luka dan tangis warganya. Pemimpin yang berani berkata, dengan tindakan nyata:
“Saya hadir untuk rakyat. Saya adalah benteng perlindungan mereka.”