KUBU RAYA – Bupati Kubu Raya Sujiwo menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD di hadapan DPRD Kabupaten Kubu Raya, Selasa (16/6/2026).

Dalam pidatonya, Sujiwo mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian tersebut menjadi WTP ke-12 yang berhasil dipertahankan secara beruntun.

Menurut Sujiwo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, instansi vertikal, pihak ketiga, hingga insan pers yang turut mengawal jalannya pembangunan.

“Prestasi ini bukan milik pemerintah daerah semata, tetapi hasil kolaborasi semua pihak yang terus mendukung pembangunan di Kabupaten Kubu Raya,” ujarnya.

Meski demikian, Sujiwo mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Yang paling penting bukan sekadar meraih WTP, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Selain soal pengelolaan keuangan, Sujiwo juga menyoroti pentingnya penggunaan data yang akurat dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan memperkuat konsep satu data dengan menjadikan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan utama.

Namun demikian, pemerintah daerah juga akan melakukan validasi lapangan melalui berbagai sumber, termasuk melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas hingga tingkat desa.

Menurutnya, data yang valid menjadi fondasi penting agar setiap program pemerintah tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kalau datanya salah, kebijakan yang dibuat juga bisa salah. Karena itu akurasi data menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan,” katanya.

Sujiwo berharap penguatan tata kelola keuangan dan validasi data dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik serta efektivitas pembangunan di Kabupaten Kubu Raya.