PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai, jika ditemukan praktik markup harga atau penggunaan bahan pangan berkualitas rendah yang tidak sesuai standar gizi, maka dapur penyedia program tersebut harus segera ditutup.

Krisantus juga mendorong Badan Gizi Nasional untuk turun langsung meninjau dapur-dapur penyedia makanan MBG. Menurutnya, pelanggaran serius seperti penggunaan bahan pangan murahan yang tidak bergizi jelas merugikan masyarakat.

“Kalau ada dapur yang melakukan markup atau menggunakan bahan berkualitas rendah dengan gizi tidak memenuhi syarat, sebaiknya izinnya dicabut saja. Negara sudah menghitung anggaran dengan jelas, jadi tidak ada alasan untuk mencari keuntungan berlebih,” tegas Krisantus.

Baca Juga:Ria Norsan Dorong Pengelolaan Sawit Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar sebagai penerima utama.

Program MBG sendiri merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk mendukung peningkatan gizi masyarakat melalui pemberian makanan sehat dan bergizi secara gratis. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan pengawasan agar tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi.