PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menggelar rapat koordinasi bersama Pertamina dan PT PLN (Persero) untuk membahas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi serta pemadaman listrik bergiliran yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat.

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (21/10/2026), dengan melibatkan jajaran Pertamina, General Manager PLN Wilayah Kalimantan Barat Maria Goreti, Kepala Dinas ESDM Kalbar, Penjabat Sekretaris Daerah Kalbar, serta Kepala Dinas Perhubungan Kalbar.

Rapat tersebut difokuskan pada upaya mencari solusi atas kesulitan masyarakat memperoleh BBM bersubsidi, terutama di wilayah hulu dan pesisir, sekaligus membahas penanganan pemadaman listrik yang diumumkan PLN.

Baca Juga:Ria Norsan Libatkan 7 Pakar, Pemprov Kalbar Perkuat Mitigasi Karhutla Berbasis Sains

Usai pertemuan, Ria Norsan mengatakan pemerintah provinsi mendorong koordinasi lintas instansi agar persoalan distribusi energi dapat ditangani dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

“Semua akan kita upayakan untuk masyarakat agar tidak sulitlah untuk mencari minyak subsidi,” ujar Ria Norsan.

Ia menegaskan, Pemprov Kalbar akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dan badan usaha milik negara untuk memperkuat pengawasan serta mencari langkah penanganan terhadap kendala pasokan energi.

Baca Juga:Pemprov Kalbar Cari Solusi bagi 8 Kepala Sekolah Pedalaman yang Habis Masa Jabatan

Pemerintah daerah juga berharap upaya tersebut dapat memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai penanganan ketersediaan BBM bersubsidi dan dampak pemadaman listrik terhadap kegiatan sehari-hari.

Dalam rapat tersebut, Pertamina memaparkan sejumlah tantangan penyaluran BBM ke wilayah hulu Kalimantan Barat, termasuk Sintang, Putussibau, Melawi, dan Landak.

Kondisi geografis serta perubahan debit air Sungai Kapuas menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kelancaran distribusi BBM melalui jalur sungai.

Baca Juga:Pemprov Kalbar Perpanjang Uji Coba Duplikasi Jembatan Kapuas I, Skema Atasi Macet Dievaluasi

Perwakilan Pertamina Kalimantan Barat menjelaskan bahwa pengiriman menggunakan kapal menuju Depot Sintang sempat terkendala akibat surutnya permukaan air sungai.

“Perlu kami sampaikan bahwa depot di Sintang sempat terkendala pasokan menggunakan kapal akibat surutnya air sungai. Sebagai solusi taktis, Pertamina kini mengoptimalkan pasokan yang disalurkan melalui Terminal BBM Pontianak,” ujarnya.

Untuk mendukung distribusi melalui jalur darat, Pertamina juga menambah sekitar 27 unit mobil tangki. Selain itu, perusahaan menyiapkan sejumlah area istirahat bagi awak kendaraan pengangkut BBM.

Penambahan armada tersebut diharapkan membantu memperlancar pengiriman BBM, khususnya ke wilayah yang memiliki jarak tempuh jauh dari Pontianak. Penyediaan area istirahat juga menjadi bagian dari upaya mendukung kelancaran operasional distribusi.

Selain persoalan BBM bersubsidi, rapat koordinasi tersebut membahas pemadaman listrik bergiliran yang berdampak terhadap masyarakat Kalimantan Barat.

Keterlibatan PLN dalam pertemuan itu menjadi bagian dari koordinasi pemerintah provinsi dengan penyedia layanan energi untuk membahas persoalan kelistrikan yang sedang dihadapi masyarakat.

Namun, informasi mengenai penyebab pemadaman, wilayah terdampak, jadwal pemulihan, serta langkah teknis yang disiapkan PLN belum dijelaskan secara terperinci dalam bahan keterangan yang tersedia.

Pemprov Kalbar mendorong koordinasi dengan pihak terkait agar penanganan persoalan energi dapat dilakukan secara terarah, baik untuk menjaga kelancaran distribusi BBM bersubsidi maupun mengurangi dampak gangguan listrik terhadap aktivitas masyarakat.

Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam merespons keluhan masyarakat mengenai ketersediaan energi. Tindak lanjut dari Pertamina dan PLN diperlukan untuk memastikan langkah penanganan berjalan sesuai kondisi di lapangan.