PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro melalui program Kredit Usaha Mikro Peduli (KUM Peduli). Program ini memberikan dukungan berupa subsidi bunga kredit dan biaya penjaminan untuk membantu pelaku usaha memperoleh modal dengan beban yang lebih terjangkau.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengatakan perluasan akses permodalan menjadi salah satu langkah penting untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro sekaligus memperkuat perekonomian daerah.

Menurutnya, keterbatasan akses terhadap pembiayaan yang terjangkau masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku usaha. Kondisi tersebut dapat mendorong mereka bergantung pada pinjaman informal dengan biaya yang memberatkan.

Baca Juga:Krisantus Kurniawan Dorong INKANAS Kalbar Tingkatkan Disiplin dan Prestasi Karateka

Melalui KUM Peduli, pemerintah berupaya memperluas inklusi keuangan dan membuka kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha melalui skema pembiayaan yang lebih terjangkau.

Program tersebut dijalankan melalui sinergi Pemprov Kalbar, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta pelaku industri jasa keuangan dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam pelaksanaannya, Bank Kalbar menyalurkan pembiayaan melalui skema Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), dengan dukungan penjaminan dari Jamkrida Kalbar.

Baca Juga:Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan Tekankan Disiplin dan Integritas Saat Buka Pengembangan Kompetensi JPT Pratama 2026

Pemprov Kalbar menanggung 50 persen bunga kredit serta 50 persen biaya penjaminan atau Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Bank Kalbar bertanggung jawab menyalurkan pembiayaan dan menilai kelayakan usaha calon penerima, sementara Jamkrida Kalbar berperan memberikan penjaminan kredit.

“Seluruh kerja sama ini dilandasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance, agar beban pengusaha mikro berkurang secara nyata,” ujar Krisantus, Senin (19/10/2026).

Ia menegaskan, penyaluran pembiayaan harus dilakukan secara tepat sasaran, cepat, dan akuntabel. Penilaian terhadap kelayakan usaha serta kemampuan penerima dalam mengembalikan pinjaman juga perlu diperhatikan agar program berjalan secara berkelanjutan.

Baca Juga:Pemprov Kalbar dan ASDP Bahas Pengembangan Penyeberangan ke Kawasan Wisata

Selain memperluas akses modal, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama dan pengenalan Program Pengembangan Ekonomi Daerah Kawasan Wisata Terpadu Kota Singkawang.

Program pengembangan kawasan wisata itu diharapkan membuka peluang usaha baru bagi UMKM, terutama di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.

Krisantus mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun perekonomian Kalimantan Barat yang inklusif dan berkelanjutan.

Ia juga mengingatkan para pelaku UMKM agar memanfaatkan pembiayaan secara bijak, baik untuk meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan usaha, maupun memperluas pasar.

“Mari kita bersinergi untuk memperkuat ekonomi lokal Kalimantan Barat yang tangguh dan inklusif. Kepada para pelaku UMKM, manfaatkan bantuan modal usaha ini dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan usaha dan menggerakkan perekonomian daerah,” pungkasnya. (Ara)