SAMBAS – Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Kabupaten Sambas mendatangi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Selasa (11/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak agar aktivitas pelayanan lintas batas Indonesia-Malaysia segera dibuka kembali.

Desakan itu disampaikan menyusul penutupan PLBN Aruk yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan, mulai dari terhambatnya mobilitas orang dan barang hingga terganggunya aktivitas perdagangan lintas negara.

Bahkan, akses masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari maupun layanan pengobatan juga disebut ikut terdampak akibat tidak beroperasinya jalur lintas batas tersebut.

Dalam aksi tersebut, massa TBBR diterima langsung oleh Kepala PLBN Aruk bersama jajaran Bea Cukai, TNI, Polri, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Sajingan Besar.

Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan dialog untuk membahas tuntutan masyarakat agar pelayanan di pintu perbatasan tersebut segera kembali berjalan normal.

Salah satu perwakilan TBBR menegaskan bahwa keberadaan PLBN Aruk memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

“PLBN Aruk ini urat nadi ekonomi masyarakat perbatasan. Kalau ditutup terlalu lama, yang jadi korban itu masyarakat kecil,” ujarnya saat menyampaikan aspirasi.

Aksi tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan. Berdasarkan hasil dialog bersama pihak PLBN dan instansi terkait, PLBN Aruk disepakati akan dibuka kembali pada Rabu (12/11/2026), dengan tetap memperhatikan adat dan ketentuan setempat.

Kesepakatan tersebut menjadi harapan baru bagi masyarakat perbatasan yang selama ini bergantung pada aktivitas lintas batas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari.

TBBR berharap pembukaan kembali PLBN Aruk dapat memulihkan mobilitas masyarakat serta menghidupkan kembali aktivitas perdagangan lintas batas Indonesia-Malaysia.

Selain itu, pelayanan di kawasan perbatasan diharapkan dapat berjalan normal dengan tetap mengedepankan aspek keamanan, ketertiban, serta penghormatan terhadap adat dan kearifan lokal.

Aksi penyampaian aspirasi tersebut berlangsung tertib dan damai dengan pengawalan aparat gabungan.