Ria Norsan Targetkan Seluruh Kabupaten/Kota di Kalbar Naik Predikat Inovasi pada 2027

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menargetkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalbar mampu meningkatkan predikat inovasi daerah pada 2027. Target tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong kualitas pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan target tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menyatakan siap memberikan pendampingan kepada seluruh pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA).

Komitmen itu disampaikan Ria Norsan saat membuka GELORA (Gelar Orientasi dan Apresiasi) Inovasi Kalimantan Barat 2026 di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (11/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Norsan mengapresiasi berbagai pihak yang telah berkontribusi mengembangkan inovasi daerah. Ia juga menyoroti keberhasilan Kalimantan Barat yang terpilih mewakili regional Kalimantan dalam Presentasi Kepala Daerah pada ajang Innovative Government Award (IGA) 2026.

Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas inovasi dan tata kelola pemerintahan.

Norsan menjelaskan, Indeks Inovasi Daerah mencakup dua aspek utama, yakni Satuan Pemerintah Daerah (SPD) yang mengukur kapasitas dan kinerja pemerintah daerah serta Satuan Inovasi Daerah (SID) yang menilai kualitas inovasi yang dihasilkan.

Ia menyebut sejumlah indikator pembangunan Kalbar menunjukkan perkembangan positif. Dari aspek tata kelola pemerintahan, Pemprov Kalbar telah menetapkan APBD tepat waktu, memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta mencatat nilai akuntabilitas kinerja 72,16 dengan predikat BB.

Sementara itu, pendapatan per kapita Kalbar meningkat menjadi Rp56,98 juta pada 2025. Pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III 2026 tercatat sebesar 5,24 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2026 berada di angka 4,87 persen.

Angka kemiskinan juga mengalami penurunan menjadi 5,78 persen pada Maret 2026. Di sektor investasi, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat 10,70 persen, dari Rp15,42 triliun pada 2024 menjadi Rp17,07 triliun pada 2025.

Jumlah proyek investasi turut bertambah dari 13.637 proyek pada 2024 menjadi 21.545 proyek pada 2025. Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar pada 2026 tercatat mencapai 72,95.

Meski sejumlah indikator pembangunan menunjukkan perkembangan, Norsan mengingatkan bahwa Indeks Inovasi Daerah Kalbar saat ini masih berada pada kategori Inovatif. Karena itu, ia mendorong seluruh pemerintah daerah meningkatkan kualitas inovasi agar dapat mencapai kategori Sangat Inovatif.

“Inovasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan administrasi atau sekadar mengejar penghargaan. Inovasi harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Untuk memperkuat ekosistem inovasi, Pemprov Kalbar akan mendorong penyusunan Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ-PID), memfasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, serta memberikan apresiasi kepada para inovator.

Norsan juga meminta setiap perangkat daerah lebih produktif menghasilkan terobosan yang berdampak langsung terhadap masyarakat. Ia menargetkan masing-masing perangkat daerah mampu menciptakan dua hingga tiga inovasi setiap tahun, terutama pada sektor pelayanan dasar.

Inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membantu menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

“Saya menargetkan tahun depan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat bisa naik kelas. Untuk itu, diperlukan komitmen kepala daerah, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Selain mendorong peran pemerintah daerah, Norsan mengajak seluruh pihak menerapkan pendekatan kolaborasi Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media massa.

Melalui kolaborasi tersebut, pengembangan inovasi diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Ia menegaskan, keberhasilan inovasi tidak cukup diukur dari banyaknya program atau penghargaan yang diperoleh. Hal terpenting adalah kemampuan sebuah inovasi memberikan kemudahan pelayanan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Dengan dukungan seluruh pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan, Pemprov Kalbar menargetkan ekosistem inovasi daerah semakin berkembang dan mampu mendorong peningkatan kualitas pembangunan secara berkelanjutan.