PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemilihan umum, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, berpartisipasi, dan mendapatkan perlindungan hak.

Menurut Krisantus, demokrasi yang sehat harus hadir dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui kebebasan berpendapat, keterlibatan publik dalam pembangunan, serta kebijakan pemerintah yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kalimantan Barat di Ruang Lotus Hotel Novotel Pontianak, Jumat (20/11/2026).

Ia mengatakan, Indeks Demokrasi Indonesia merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi perkembangan demokrasi sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan pemerintah daerah.

Namun, Krisantus mengingatkan pengukuran demokrasi tidak boleh hanya berorientasi pada angka atau capaian statistik. Hasil indeks harus mampu menggambarkan kondisi demokrasi yang sebenarnya dan menjadi dasar untuk memperbaiki berbagai persoalan yang masih dihadapi.

“Demokrasi bukan hanya tentang bagaimana kita memilih pemimpin, tetapi juga bagaimana pemerintah memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam pembangunan, serta mendapatkan hak-haknya secara adil. Karena itu, kualitas demokrasi harus terus kita jaga dan perkuat bersama,” ungkapnya.

Krisantus juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam menjaga kualitas demokrasi di Kalimantan Barat. Pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, hingga kelompok masyarakat sipil dinilai memiliki peran penting dalam mendukung proses pengukuran indeks demokrasi.

Kolaborasi tersebut, menurutnya, diperlukan untuk memastikan data yang dihimpun akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hasil penilaian benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.

Ia berharap rapat koordinasi tersebut dapat menyamakan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai indikator demokrasi sekaligus mendorong kontribusi aktif sesuai tugas dan peran masing-masing.

Krisantus menegaskan, hasil Indeks Demokrasi Indonesia harus dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan pijakan untuk merumuskan langkah perbaikan, bukan sekadar laporan pencapaian.

Dengan pengukuran yang akurat dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, upaya memperkuat demokrasi di Kalimantan Barat diharapkan semakin konkret, inklusif, dan mampu menjamin hak warga negara. (Ara)