Pemprov Kalbar Raih TPAKD Award 2026 Terbaik se-Kalimantan, Ria Norsan Soroti Akses Modal UMKM

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 kategori TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Kalimantan. Penghargaan ini menjadi dorongan bagi Pemprov Kalbar untuk memperluas akses pembiayaan dan layanan keuangan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di Grand Ballroom JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Kegiatan yang dibuka Presiden RI Prabowo Subianto itu mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.

Baca Juga:Dijanjikan Keuntungan 8 Persen per Bulan, Investasi Proyek Mie Gacoan Rp2,3 Miliar Berujung Laporan Polisi

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil sinergi pemerintah daerah, regulator sektor keuangan, serta masyarakat dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan formal.

“Alhamdulillah, Kalimantan Barat berhasil menjadi yang terbaik di wilayah Kalimantan. Penghargaan ini merupakan hasil kerja sama semua pihak. Saya mengucapkan terima kasih kepada OJK Provinsi Kalimantan Barat yang telah memberikan bimbingan, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar, serta masyarakat yang turut mendukung upaya ini,” kata Norsan usai menerima penghargaan.

Menurut Norsan, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk memperkuat program inklusi keuangan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kemudahan akses terhadap layanan keuangan formal dan pembiayaan dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama bagi UMKM, petani, nelayan, dan kelompok usaha masyarakat lainnya.

Baca Juga:Aliansi Masyarakat Pontianak, Hendra Kurniawan Klaim Jadi Korban Pemukulan Duluan saat Demo yang Dilakukan Mahasiswa

Ia menegaskan, penghargaan yang diterima Pemprov Kalbar tidak boleh berhenti sebagai pencapaian seremonial. Pemerintah daerah perlu memastikan program perluasan akses keuangan dapat menjangkau masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan memperoleh modal usaha.

“Setelah meraih penghargaan ini, kerja kita justru harus semakin keras. Jangan sampai masyarakat masih terjerat rentenir karena kesulitan mengakses modal. Program KUM Peduli Kredit Melawan Rentenir yang telah kita luncurkan bersama Bank Kalbar dan Jamkrida harus benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke desa-desa di 14 kabupaten/kota,” ujarnya.

Program tersebut menjadi salah satu upaya yang disoroti Norsan dalam mendorong akses pembiayaan yang lebih mudah bagi masyarakat. Ia berharap jangkauan program dapat diperluas sehingga pelaku usaha di berbagai wilayah Kalimantan Barat memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh dukungan permodalan melalui jalur formal.

Baca Juga:Ria Norsan Libatkan 7 Pakar, Pemprov Kalbar Perkuat Mitigasi Karhutla Berbasis Sains

Selain pembiayaan, Norsan juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola program, peningkatan literasi keuangan, serta percepatan transformasi digital. Ketiga aspek tersebut menjadi perhatian dalam upaya memperluas jangkauan layanan keuangan dan meningkatkan pemanfaatannya oleh masyarakat.

Penghargaan TPAKD Award 2026 ini menjadi momentum bagi Pemprov Kalbar untuk memperkuat kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Kalbar, Jamkrida, perangkat daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Pemprov Kalbar diharapkan terus mendorong program akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Barat, termasuk pelaku UMKM dan kelompok usaha di pedesaan.