PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, bersama Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyatakan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi antardaerah melalui kerja sama lintas sektor, mencakup perdagangan, pengolahan komoditas, serta inisiatif sosial dan kebudayaan.

Dalam pertemuan yang berlangsung Sabtu (12/7/2025), Gubernur Norsan menekankan pentingnya integrasi ekonomi antara Kalbar dan Jatim. Ia menyoroti peluang pertukaran komoditas sebagai langkah konkret, seperti pemenuhan kebutuhan beras Kalbar melalui suplai dari Jatim, serta pengiriman CPO (crude palm oil) Kalbar ke Jawa Timur untuk diolah menjadi produk turunan.

“Kalbar bisa mendapat pasokan beras dari Jawa Timur, sementara CPO yang kita hasilkan bisa dikirim ke industri mereka seperti Wilmar. Ini kerja sama yang saling melengkapi,” jelas Norsan.

Ia juga menyinggung potensi besar Kalbar sebagai wilayah yang luas—mencapai 147 ribu kilometer persegi, atau sekitar 1,5 kali Pulau Jawa—namun dengan populasi yang relatif kecil, sekitar 5,7 juta jiwa. Potensi ini, menurutnya, membuka peluang besar dalam pengembangan wilayah yang berbasis etnis dan sosial yang harmonis.

Sementara itu, Emil Dardak menyambut baik rencana kolaboratif ini, menyebutnya sebagai bentuk simbiosis mutualisme antara dua provinsi yang memiliki kekuatan berbeda namun saling menunjang.“Kalbar sangat strategis dalam konteks jalur logistik nasional. Ini menghubungkan Selat Malaka dan Samudera Pasifik. Selain itu, hilirisasi bauksit menjadi alumina yang didorong pemerintah pusat membuka ruang kolaborasi dengan Jatim untuk pengolahan lanjutannya,” ujar Emil.

Lebih lanjut, Emil menilai kolaborasi ini sejalan dengan visi pembangunan “Indonesia sentris” yang menekankan pemerataan antarwilayah, bukan lagi dominasi pulau tertentu.

Tak hanya di sektor ekonomi, kerja sama juga diarahkan ke bidang sosial dan budaya. Salah satu usulan konkret adalah pembangunan rumah singgah di Kalbar bagi pekerja migran asal Jatim yang melintasi perbatasan Malaysia.

“Jarak udara Pontianak–Surabaya hanya satu jam. Potensi interaksi sosial dan budaya sangat besar untuk terus diperkuat,” tambah Emil.

Keduanya menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan sebatas jangka pendek, melainkan fondasi awal bagi kemitraan antarprovinsi yang lebih terstruktur dan berkesinambungan. Potensi pertukaran hasil hutan, perkebunan, dan sumber daya alam lainnya dipandang sebagai peluang konkret dalam memperkuat kemandirian ekonomi daerah.