Dorong Peningkatan PAD, Gubernur Kalbar Tekankan Pentingnya Ekspor Lewat Pelabuhan Kijing

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat menegaskan bahwa seluruh kegiatan ekspor dari sektor usaha daerah, khususnya kelapa sawit, ke depannya diarahkan melalui Pelabuhan Internasional Kijing. Langkah ini dinilai penting untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan yang menopang perekonomian Kalbar, namun kontribusinya terhadap kas daerah belum maksimal.

Saat ini, Kalbar memiliki hampir 300 perusahaan perkebunan kelapa sawit. Namun, hanya 78 di antaranya yang terdaftar secara resmi dalam keanggotaan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) wilayah Kalbar. Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi dalam upaya meningkatkan transparansi dan kontribusi sektor swasta terhadap pembangunan daerah.

“Ke depan, kami akan mengarahkan agar seluruh ekspor melewati Pelabuhan Kijing. Untuk itu, kerja sama dengan pihak Bea Cukai akan kami tingkatkan,” ungkap Gubernur Kalbar, Ria Norsan, pada Jumat (13/6/2025).

Ia menambahkan, jika seluruh ekspor sawit Kalbar diarahkan melalui Pelabuhan Kijing, maka potensi peningkatan pendapatan daerah sangat besar. Bahkan, dalam jangka panjang bisa mencapai angka hingga Rp1 triliun.Namun, Norsan mengakui bahwa saat ini operasional Pelabuhan Kijing masih belum optimal karena sejumlah fasilitas penunjang belum sepenuhnya tersedia.

“Kalau nanti seluruh infrastruktur sudah terpasang, baru kita berlakukan ketentuan ekspor wajib melalui pelabuhan tersebut. Dari situ, daerah bisa menarik retribusi atas setiap komoditas yang dikirim keluar negeri,” jelasnya.

Rencana implementasi kebijakan tersebut ditargetkan akan berjalan efektif pada akhir tahun 2025, setelah seluruh fasilitas seperti crane, layanan imigrasi, hingga keberadaan Bea Cukai sudah siap beroperasi.

“Kalau semuanya sudah lengkap dan berfungsi maksimal, saya yakin tidak akan ada lagi ekspor yang dilakukan di luar Pelabuhan Kijing,” tutupnya.