BEM Se-Kalimantan Barat Desak Kapolri Copot Kapolda Kalbar dan Dir Intelkam

PONTIANAK – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Barat mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mencopot Kapolda Kalimantan Barat serta Direktur Intelkam Polda Kalbar.

Desakan tersebut disampaikan melalui rilis resmi hasil Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) BEM se-Kalimantan Barat.

Dalam pernyataan tertulis yang diterima media, BEM se-Kalimantan Barat menilai penegakan hukum dan kondisi keamanan di wilayah Kalimantan Barat mengalami kemunduran.

Penilaian tersebut, menurut BEM, didasarkan pada kajian internal, laporan masyarakat, serta perkembangan dinamika sosial dan politik di daerah.

BEM se-Kalimantan Barat menyebut Kapolda Kalbar dinilai belum optimal menjalankan fungsi kepemimpinan dalam menjaga profesionalisme, netralitas, dan rasa keadilan hukum.

Sementara itu, Direktur Intelkam Polda Kalbar dinilai belum maksimal menjalankan fungsi deteksi dini dan pencegahan potensi konflik sosial.

“Situasi ini dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian serta dapat berdampak pada stabilitas dan demokrasi di Kalimantan Barat,” demikian pernyataan BEM se-Kalimantan Barat dalam rilis tersebut.

Atas dasar itu, BEM se-Kalimantan Barat secara tegas menyampaikan dua tuntutan, yakni meminta Kapolri untuk mencopot Kapolda Kalimantan Barat dan mendesak Direktur Intelkam Polda Kalbar untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Koordinator Wilayah BEM se-Kalimantan Barat, Meksi Kerol, menyatakan tuntutan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa yang dijamin oleh konstitusi.

Ia menegaskan, pihaknya akan melakukan konsolidasi lanjutan apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respons dari pihak terkait.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Polda Kalimantan Barat maupun Mabes Polri terkait tuntutan yang disampaikan BEM se-Kalimantan Barat.