Gubernur Kalbar Usulkan Percepatan Pengangkatan PPPK dan Pembangunan Daerah di Rapat Komisi II DPR RI

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menyampaikan sejumlah usulan penting kepada Komisi II DPR RI dalam Rapat Kerja bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan para gubernur dari seluruh Indonesia yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta.

Kehadiran Gubernur Norsan dalam rapat tersebut sekaligus bertepatan dengan momen penerimaan TOP BUMD Award 2025, yang menjadi apresiasi atas kinerja Bank Kalbar sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terbaik nasional.

Usulan Strategis Gubernur Kalbar: Dari Infrastruktur Hingga Pengangkatan PPPK

Dalam paparannya di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II, Norsan menyoroti tantangan geografis dan kependudukan Kalbar. Dengan luas wilayah mencapai 147.307 km², Kalbar menempati urutan ketiga provinsi terbesar di Indonesia. Jumlah penduduknya diprediksi menyentuh 5,7 juta jiwa pada 2025, sehingga membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur dan layanan publik.Gubernur Norsan menyampaikan beberapa poin penting, di antaranya:

• Pembangunan SDM: Peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan pelatihan vokasi untuk mendukung ekonomi daerah.

• Peningkatan konektivitas wilayah: Pembangunan infrastruktur jalan, jaringan listrik, dan konektivitas digital, khususnya di wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, dan terluar).

• Transformasi ekonomi daerah: Hilirisasi industri berbasis sumber daya lokal dan pengembangan destinasi pariwisata unggulan.

• Percepatan pengangkatan tenaga PPPK: Gubernur menegaskan pentingnya percepatan pengangkatan 5.567 tenaga PPPK yang telah dinyatakan lulus agar dapat segera bertugas dan mendukung pelayanan publik.

“Kami berharap pengangkatan PPPK dapat segera dilakukan. Mereka sudah lulus seleksi dan siap berkontribusi untuk Kalbar,” tegas Norsan.

Transparansi Dana Transfer dan Kinerja BUMD Kalbar

Dalam bidang keuangan daerah, Norsan menjelaskan bahwa Kalbar menerima alokasi dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp3,2 triliun, yang kemudian disesuaikan menjadi Rp2,98 triliun sesuai kebijakan terbaru. Hingga 25 April 2025, dana yang telah tersalurkan mencapai Rp903,8 miliar.

Sementara itu, PAD Kalbar mencapai Rp2,7 triliun, dengan total APBD setelah pergeseran sebesar Rp5,9 triliun. Dalam hal pengelolaan BUMD, Gubernur menyebut Bank Kalbar sebagai contoh sukses yang telah meraih lima kali penghargaan TOP BUMD secara nasional.

“Bank Kalbar terus menunjukkan kinerja positif dan berkontribusi besar terhadap keuangan daerah,” tambahnya.

Dukungan Komprehensif untuk Pembangunan Kalbar

Gubernur juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan dan penataan ruang daerah yang berbasis mitigasi bencana, serta penguatan stabilitas sosial dan keamanan di wilayah perbatasan dan calon Ibu Kota Negara.

Seluruh usulan dan masukan yang disampaikan Gubernur Kalbar menjadi bagian dari upaya menyelaraskan pembangunan daerah dengan agenda pembangunan nasional berbasis keberlanjutan dan inklusivitas.