GMNI Kalbar Desak Menteri Bahlil Ambil Tindakan Konkret Selamatkan Raja Ampat dari Ancaman Tambang

PONTIANAK – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kalimantan Barat menyuarakan keprihatinan atas kondisi lingkungan di Raja Ampat, Papua Barat, yang mereka nilai semakin terancam oleh aktivitas pertambangan. Dalam pernyataan terbarunya, GMNI Kalbar meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengambil langkah nyata dengan mencabut seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di wilayah tersebut.

Ketua GMNI Kalbar, Cesar Marchello, menyampaikan kritik tajam terhadap pemerintah yang dinilai lamban dalam menangani kerusakan lingkungan di kawasan konservasi tersebut.

“Menteri Bahlil jangan hanya memberikan janji-janji tanpa bukti. Kami mendesak tindakan nyata yang melindungi ekosistem Raja Ampat, bukan sekadar retorika,” ujarnya.

Cesar menegaskan bahwa eksploitasi sumber daya alam di Raja Ampat telah menimbulkan kerusakan serius, termasuk pada ekosistem laut, hutan tropis, dan terumbu karang yang menjadi salah satu yang terkaya di dunia. Ia menilai aktivitas pertambangan tidak sejalan dengan semangat pelestarian alam dan keberlanjutan.

Lebih lanjut, GMNI Kalbar juga menuntut adanya transparansi terkait keterlibatan pejabat negara, termasuk dugaan peran Menteri Bahlil, dalam pengambilan kebijakan pertambangan di kawasan tersebut.“Raja Ampat bukan milik segelintir elit atau korporasi. Alam ini adalah warisan untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat adat yang menggantungkan hidup dari kelestarian lingkungannya,” tambah Cesar.

Sebagai bagian dari aksi moral, GMNI Kalbar mengajak masyarakat luas untuk bersatu menjaga kelestarian Raja Ampat. Mereka berharap pemerintah memprioritaskan perlindungan lingkungan dibanding mengejar pertumbuhan ekonomi sesaat yang berpotensi membawa kerusakan jangka panjang.

“Rakyat sedang memantau. Kami menunggu tindakan nyata dari Menteri Bahlil. Lindungi alam, bukan korporasi,” tutupnya.