Wagub Kalbar Krisantus Tolak Program Transmigrasi Masuk, Usulkan Relokasi untuk Warga Lokal

PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyampaikan penolakan tegas terhadap rencana masuknya program transmigrasi ke wilayah Kalbar. Menurutnya, masih banyak masyarakat lokal yang membutuhkan perhatian dan seharusnya menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan.

“Kalau ditanya soal transmigrasi, saya tegas menolak. Di Kalbar ini masih banyak warga kita yang belum punya lahan, belum punya pekerjaan. Kenapa tidak kita bantu mereka dulu?” ujarnya, Kamis (17/7/2025).

Krisantus menilai bahwa alokasi anggaran yang dialokasikan untuk program transmigrasi sebaiknya dialihkan untuk mendanai program relokasi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Ia menegaskan pentingnya solusi konkret yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses terhadap tanah, rumah, dan lapangan kerja.

“Relokasi warga lokal itu jauh lebih relevan. Berikan rumah, lahan, dan biaya hidup untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Itu akan berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

Selain menyampaikan sikap, Krisantus juga meluruskan kabar yang sempat viral mengenai dugaan dukungan terhadap transmigrasi oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus. Menurutnya, informasi tersebut disalahpahami karena hanya menyoroti sebagian dari rapat yang berlangsung.“Yang disetujui bukan program mendatangkan transmigran, tapi pagu indikatif Kementerian Transmigrasi. Isinya soal belanja operasional seperti gaji, perjalanan dinas, pelatihan, bukan pengiriman transmigran ke Kalbar,” jelasnya.

Ia mengimbau masyarakat agar lebih cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang bersumber dari potongan video atau unggahan di media sosial.

“Tolong pahami dulu konteksnya sebelum menyimpulkan. Jangan sampai salah persepsi hanya karena potongan rekaman,” katanya.

Krisantus juga mengingatkan bahwa Kalimantan Barat adalah provinsi dengan latar belakang suku dan budaya yang sangat beragam. Menurutnya, menambah jumlah pendatang secara besar-besaran lewat program transmigrasi bisa menimbulkan risiko sosial baru.

“Komposisi penduduk di Kalbar sudah kompleks. Jangan ditambah lagi secara sistematis. Kalau datang diam-diam saja sudah banyak, apalagi kalau melalui program resmi,” tandasnya.