Tinjau SMAN 1 Batu Ampar, Wagub Kalbar Dorong Pembangunan SMK Baru
KUBU RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mendorong penguatan pendidikan kejuruan di Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, melalui pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baru. Dorongan tersebut disampaikan saat meninjau SMA Negeri 1 Batu Ampar, Selasa (27/1/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Krisantus meninjau sejumlah ruang kelas serta berdialog langsung dengan siswa dan tenaga pendidik. Ia memberikan motivasi kepada para pelajar agar terus belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati orang tua dan guru, serta membangun karakter sejak dini.
“Tidak ada yang tahu masa depan. Bisa jadi dari sekolah ini akan lahir pemimpin-pemimpin daerah. Terus belajar, perkuat ilmu pengetahuan dan karakter,” ujar Krisantus.
Selain menyapa siswa, Wakil Gubernur juga meninjau kondisi fisik bangunan sekolah. Ia menilai masih terdapat fasilitas pendidikan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama karena pengelolaan SMA menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
“Kondisi bangunan ada yang sudah kurang layak. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi untuk memastikan sekolah-sekolah, baik SMA, SMK, maupun SLB, memiliki sarana dan prasarana yang memadai,” katanya.
Krisantus menegaskan, pengembangan pendidikan di Kecamatan Batu Ampar lebih tepat diarahkan pada pendidikan kejuruan. Menurutnya, pembangunan SMK baru dinilai lebih relevan dibandingkan penambahan SMA, mengingat jarak antar-SMA yang sudah relatif berdekatan.
“Jika dibangun SMA lagi, jaraknya terlalu dekat dengan sekolah yang sudah ada. Yang dibutuhkan di sini justru SMK agar anak-anak memiliki keterampilan dan siap memasuki dunia kerja,” tegasnya.
Ia menyebut Desa Sungai Jawi sebagai salah satu lokasi potensial pembangunan SMK karena telah tersedia lahan yang dapat dikembangkan secara bertahap sesuai kebutuhan.
Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Faisal, mengatakan bahwa sebelumnya terdapat usulan pembangunan SMA dari masyarakat. Namun, setelah dilakukan kajian, pembangunan SMK dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan wilayah.
“Kendala utama saat ini adalah ketentuan pemerintah pusat yang mensyaratkan lahan minimal lima hektare untuk pendirian SMK, sementara lahan yang tersedia baru sekitar dua hektare,” jelasnya.
Meski demikian, pihaknya akan mengupayakan berbagai alternatif, termasuk optimalisasi lahan yang tersedia serta melibatkan masyarakat sekitar untuk mendukung kebutuhan lahan praktik siswa.
“Hal ini akan kami komunikasikan lebih lanjut agar kebutuhan pendidikan kejuruan di Kecamatan Batu Ampar tetap dapat direalisasikan,” pungkasnya. (Ara)

Tinggalkan Balasan