BPSDM Kalbar Tingkatkan Kompetensi 50 JPT Pratama, Windy Prihastari: Kepemimpinan Strategis Kunci Transformasi Birokrasi

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat kualitas sumber daya aparatur melalui pengembangan kompetensi pejabat tinggi. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Kegiatan Pengembangan Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026 yang diikuti oleh 50 kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalbar.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut mengangkat tema “Kepemimpinan Strategis Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Menuju Transformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas”, sebagai upaya memperkuat kapasitas kepemimpinan aparatur dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah yang semakin dinamis.

Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, mengatakan pengembangan kompetensi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mewajibkan setiap ASN untuk terus meningkatkan kemampuan, profesionalisme, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Windy, kegiatan tersebut bukan sekadar agenda pelatihan rutin, melainkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat karakter kepemimpinan para pejabat tinggi pratama agar mampu membawa perubahan positif di lingkungan birokrasi.

“Pengembangan kompetensi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat karakter kepemimpinan, meningkatkan integritas, serta membangun sinergi yang lebih kuat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,” ujarnya, Minggu (26/7/2026).

Ia menjelaskan, para kepala perangkat daerah memiliki peran sentral dalam menentukan arah pembangunan Kalimantan Barat. Karena itu, peningkatan kapasitas kepemimpinan dinilai sangat penting agar setiap kebijakan yang diambil mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selain meningkatkan kemampuan manajerial, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat integritas, disiplin, profesionalisme, serta membangun semangat korps Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Windy menegaskan bahwa seorang Pejabat Pimpinan Tinggi tidak hanya bertugas menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus mampu menjadi pemimpin perubahan yang membangun budaya kerja, menggerakkan organisasi, serta menjadi teladan bagi seluruh aparatur.

“Jabatan adalah amanah, bukan fasilitas. Kepemimpinan merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat, bukan sekadar simbol kehormatan,” tegasnya.

Selama pelaksanaan kegiatan, para peserta mendapatkan berbagai materi strategis, diskusi kelompok, latihan kepemimpinan, hingga kegiatan team building yang dirancang untuk memperkuat kolaborasi antarpimpinan perangkat daerah.

Melalui pendekatan tersebut, BPSDM Kalbar berharap mampu menghilangkan ego sektoral yang selama ini kerap menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus membangun budaya kerja yang lebih terbuka, kolaboratif, dan saling mendukung.

Windy menilai keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada satu organisasi perangkat daerah (OPD), melainkan ditentukan oleh kemampuan seluruh perangkat daerah untuk bekerja sebagai satu tim yang solid.

“Kemajuan Kalimantan Barat hanya dapat dicapai apabila seluruh perangkat daerah mampu bersinergi, saling menguatkan, dan bergerak bersama menuju tujuan pembangunan yang sama,” katanya.

Ia berharap kegiatan ini mampu melahirkan pemimpin birokrasi yang memiliki kompetensi strategis, adaptif terhadap perubahan, inovatif dalam memberikan pelayanan publik, serta mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Melalui penguatan kapasitas kepemimpinan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat optimistis transformasi birokrasi dapat berjalan lebih cepat sehingga pelayanan publik semakin berkualitas dan pembangunan daerah berlangsung secara berkelanjutan. (Ara)