PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar turut melibatkan petani, nelayan, peternak, koperasi, hingga pelaku UMKM lokal.

Menurutnya, Program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak baru ekonomi kerakyatan hingga tingkat desa.

“Program MBG ini sangat baik karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi yang besar. Kita ingin masyarakat desa bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga bagian dari rantai pasok program ini,” ujarnya saat menghadiri rapat koordinasi di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (12/5/2026).

Baca Juga:Konsolidasi MBG di Kalbar, Rp16,8 Miliar per Hari Disebut Mengalir ke Masyarakat

Ria Norsan mengatakan program yang digagas Presiden RI, Prabowo Subianto, tersebut menjadi langkah strategis dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Program itu, lanjutnya, difokuskan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Ia menekankan seluruh kebutuhan pangan Program MBG di Kalimantan Barat seharusnya dapat dipenuhi dari hasil produksi daerah sendiri.

Baca Juga:VOID Touring 3 Negara di Borneo, Ria Norsan Pesankan Rider Tetap Solid dan Utamakan Keselamatan

Karena itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi didorong menjadi ujung tombak penyedia kebutuhan pangan bagi unit pelayanan MBG di seluruh kabupaten dan kota.

“Kita jangan bergantung dari luar daerah kalau petani dan pelaku usaha kita mampu menyuplai. Ini momentum memperkuat ekonomi kerakyatan,” tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, Program MBG di Kalimantan Barat saat ini telah menjangkau sekitar 997 ribu penerima manfaat yang tersebar di 14 kabupaten/kota.

Baca Juga:VOID Gelar Touring 3 Negara di Pulau Borneo, Tempuh 2.800 Kilometer

Dari total perputaran anggaran harian sebesar Rp16,8 miliar, sekitar Rp9,37 miliar dialokasikan untuk penyerapan komoditas pangan lokal seperti beras, ikan, telur, sayuran, hingga susu.

Pemerintah Provinsi Kalbar menilai skema tersebut dapat membuka pasar yang lebih jelas bagi hasil produksi masyarakat desa sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Selain penguatan rantai pasok pangan lokal, rapat koordinasi juga membahas pentingnya penerapan sistem rantai pendingin atau cold chain guna menjaga kualitas dan keamanan pangan sebelum dikonsumsi penerima manfaat.

Pemprov Kalbar berharap pelaksanaan Program MBG dapat berjalan optimal sekaligus memberikan dampak ekonomi yang merata bagi masyarakat di berbagai daerah. (Ara)