PONTIANAK – Badan Gizi Nasional menggelar konsolidasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Kegiatan tersebut diikuti kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra yayasan pengelola fasilitas SPPG, hingga Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) MBG tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, mengatakan konsolidasi dilakukan untuk menyamakan pemahaman serta langkah seluruh pihak dalam menjalankan program strategis nasional tersebut.

Baca Juga:Ria Norsan Dorong Program MBG Libatkan Petani, Nelayan dan UMKM Lokal

“Konsolidasi ini untuk meluruskan kembali tujuan, menyamakan langkah bagaimana pelaksanaan program MBG dijalankan oleh seluruh stakeholder yang terlibat. Jadi mitra, kepala SPPG, dan kasatgas memiliki pemahaman yang sama terkait tujuan dan pelaksanaan program ini,” ujarnya saat diwawancarai di Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa (12/5/2026).

Sony juga mengapresiasi pemerintah daerah di Kalimantan Barat yang dinilai menunjukkan perhatian serius terhadap pelaksanaan Program MBG.

Menurutnya, hampir seluruh Ketua Satgas MBG di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dijabat langsung oleh kepala daerah.

Baca Juga:VOID Touring 3 Negara di Borneo, Ria Norsan Pesankan Rider Tetap Solid dan Utamakan Keselamatan

“Ini menunjukkan perhatian yang sangat serius dari para kepala daerah terhadap program MBG,” katanya.

Ia memaparkan, hingga saat ini terdapat 508 fasilitas SPPG di Kalimantan Barat yang telah terverifikasi dan sebagian besar sudah mulai beroperasi.

Program tersebut disebut tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah.

Baca Juga:VOID Gelar Touring 3 Negara di Pulau Borneo, Tempuh 2.800 Kilometer

Sebanyak 20.381 warga dari kelompok miskin dan miskin ekstrem, khususnya desil 1 dan desil 2, telah terserap sebagai tenaga kerja dalam program tersebut.

Selain itu, Program MBG di Kalbar disebut telah melayani sebanyak 995.321 penerima manfaat.

Di sektor ekonomi, kebutuhan bahan pangan program juga melibatkan sekitar 2.000 pemasok lokal yang terdiri dari BUMDes, BUMD, koperasi, hingga pelaku UMKM.

“Program ini bukan hanya soal pemberian makanan bergizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat karena melibatkan banyak supplier lokal,” jelas Sony.

Secara nasional, lanjutnya, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp1 triliun per hari untuk Program MBG yang disalurkan langsung ke berbagai daerah melalui jaringan SPPG di seluruh Indonesia.

Ia mengibaratkan aliran dana tersebut seperti air hujan yang langsung meresap ke akar kehidupan masyarakat.

“Kalau saya analogikan seperti butiran air hujan dari langit, tidak mampir ke ranting atau atap, tetapi langsung diserap oleh sel-sel di bawah tanah, yaitu seluruh SPPG yang tersebar dari Aceh sampai Papua,” tuturnya.

Khusus di Kalimantan Barat, dana Program MBG yang digelontorkan pemerintah disebut mencapai Rp16,8 miliar per hari dan tersebar di berbagai daerah, mulai dari Sambas, Mempawah, Sanggau, Ketapang hingga Singkawang.

“Seluruhnya merata. Inilah bentuk nyata kehadiran negara melalui Program Makan Bergizi Gratis,” pungkasnya. (Ara)