KETAPANG – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan pentingnya perluasan program pendidikan kesetaraan, khususnya Paket C, sebagai strategi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar yang masih berada di bawah provinsi lain di Kalimantan.

Dalam kunjungannya ke SMK Negeri 1 Ketapang pada Senin (17/11/2025), Norsan menyebut ketertinggalan pendidikan formal menjadi salah satu penyebab rendahnya IPM Kalbar.

“Sebanyak 25 persen masyarakat Kalimantan Barat tidak tamat SMA. Ini masalah yang harus kita selesaikan bersama,” ujarnya.

Baca Juga:Ria Norsan Sebut HKTI Kunci Kemajuan Pertanian dan Ekonomi Kalimantan Barat

Menurutnya, rendahnya angka pendidikan formal turut memengaruhi indikator rata-rata lama sekolah dalam perhitungan IPM. Karena itu, pemerintah provinsi mendorong perluasan program kesetaraan mulai dari Paket A hingga Paket C.

“Alhamdulillah SMK Negeri 1 Ketapang sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Ketapang untuk menyelenggarakan Paket A, B, dan C,” kata Norsan.

Norsan menilai keterlibatan dunia usaha memiliki peran penting dalam mempercepat pemerataan pendidikan. Ia berharap pemerintah kabupaten turut memperkuat kolaborasi ini agar jumlah peserta pendidikan kesetaraan terus bertambah.

Baca Juga:Ria Norsan Buka Suara Soal Kapuas Raya: “Yang Paling Mendesak bagi Kalbar Saat Ini”

“Kita minta Pak Bupati dan pemerintah daerah memberi dukungan penuh agar lebih banyak pelaksanaan Paket A, B, dan C,” ujarnya.

Upaya tersebut disebut telah menunjukkan hasil awal. IPM Kalbar yang sebelumnya berada di angka 70 kini meningkat menjadi 72,9.

“Ini peningkatan yang signifikan. Tinggal bagaimana kita memperkuat dan memperluas programnya,” tutur Norsan.

Baca Juga:LPP Jangkau 100 Ribu Pelajar Indonesia, Perkuat Prestasi Akademik Lewat Kolaborasi dengan PTN Ternama

Ia juga berharap SMKN 1 Ketapang dapat menjadi model percontohan bagi sekolah lain di Kalbar, terutama dalam membangun kerja sama dengan dunia industri.

“Kalau bisa seluruh Kalimantan Barat mencontoh SMKN 1 Ketapang sebagai pilot project,” katanya.

Menurut Norsan, peningkatan IPM tidak bisa hanya mengandalkan jalur pendidikan formal reguler. Program kesetaraan dinilai memiliki peran strategis untuk mengejar ketertinggalan pendidikan masyarakat dewasa.

Dalam kunjungan tersebut, ia menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus memperluas pendidikan vokasi sekaligus pendidikan kesetaraan.

“Kami ingin masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk mengejar pendidikan. Dengan itu, kualitas SDM Kalimantan Barat pasti meningkat,” ujarnya.