Kalbar Raih TPID Provinsi Terbaik 2026, Pontianak Juga Sabet Penghargaan TP2DD

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih penghargaan TPID Provinsi Terbaik 2026 dalam ajang TPID Awards 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Kalimantan Barat tercatat sebagai salah satu dari lima provinsi penerima penghargaan kategori TPID Provinsi Terbaik 2026. Empat provinsi lainnya yakni Lampung, Jawa Tengah, Gorontalo, dan Papua.

Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC).

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di Kalimantan Barat.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi,” ujar Ria Norsan.

Menurutnya, pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, Bank Indonesia, instansi terkait, pelaku usaha, serta berbagai pihak lainnya.

Ria Norsan mengatakan penghargaan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi capaian, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus memperkuat upaya menjaga ketersediaan kebutuhan pokok, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan daya beli masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana penghargaan ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus bekerja. Kita harus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia, distribusinya lancar, harganya terjangkau, dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” katanya.

Penghargaan TPID tersebut diraih ketika Kalimantan Barat masih melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah daerah tetap menjalankan berbagai program pengendalian inflasi dan menjaga ketersediaan kebutuhan masyarakat.

Langkah yang dilakukan mencakup pemantauan harga dan pasokan, menjaga kelancaran distribusi pangan, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.

“Di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi, termasuk karhutla yang saat ini masih dalam penanganan, pemerintah tetap harus memastikan stabilitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat tetap terjaga,” ujar Ria Norsan.

Ia juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota serta seluruh pihak terkait untuk terus memperkuat koordinasi dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi daerah.

Pada agenda yang sama, Kota Pontianak juga menerima penghargaan TP2DD Terbaik 2026 dalam ajang Championship TP2DD 2026.

Pontianak masuk dalam daftar lima kota penerima penghargaan tersebut bersama Kota Medan, Tangerang Selatan, Makassar, dan Kupang.

Penghargaan tersebut berkaitan dengan upaya percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Salah satu inovasi yang dikembangkan Pemerintah Kota Pontianak adalah Elektronifikasi Pendapatan Online Terintegrasi (e-Ponti) yang digunakan untuk mendukung pembayaran sejumlah pajak dan retribusi daerah secara digital.

Pemkot Pontianak juga memperluas penggunaan QRIS, termasuk QRIS Dinamis untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Rakornas tersebut menjadi forum koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam membahas pengendalian inflasi, ketahanan pangan, serta percepatan digitalisasi daerah.

Agenda 24 September 2026 tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian FEKDI x IFSE 2026. Dalam agenda tersebut diumumkan para penerima TPID Awards dan Championship TP2DD 2026.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan peran pemerintah daerah, tidak hanya pemerintah pusat.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti pentingnya menjaga ketahanan pangan di tengah risiko cuaca ekstrem dan fenomena El Niño.

Airlangga juga menekankan sejumlah langkah, antara lain optimalisasi pengelolaan air dan irigasi, percepatan tanam, pengaturan pola tanam, serta pemetaan wilayah pertanian.

Penghargaan yang diterima Kalimantan Barat dan Kota Pontianak menjadi bagian dari agenda nasional yang mendorong penguatan pengendalian inflasi sekaligus percepatan digitalisasi ekonomi daerah. (Ara)