PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat sebagai upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan, dan mempercepat pembangunan daerah.

Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalimantan Barat yang dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Heronimus Hero, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat Rochma Hidayati, Direktur Utama Bank Kalbar Rokidi, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, serta jajaran perangkat daerah dan instansi terkait.

Ria Norsan mengatakan TPAKD memiliki peran strategis sebagai wadah sinergi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri jasa keuangan, dunia usaha, dan masyarakat dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan formal.

Baca Juga:Kuasa Hukum VP Soroti Dugaan Kejanggalan Penanganan Kasus Kematian Veronika Afriyana Iskandar, Minta Penyidikan Transparan

Menurutnya, seluruh masyarakat Kalimantan Barat, termasuk yang berada di wilayah pedalaman dan perbatasan, harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan keuangan yang aman, mudah dijangkau, dan berkualitas.

“Akses keuangan bukan hanya soal layanan perbankan, tetapi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah,” ujar Ria Norsan.

Ia menjelaskan, sejak dibentuk pada 2018, TPAKD Kalimantan Barat terus menunjukkan perkembangan. Hingga 2022, seluruh 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat telah membentuk TPAKD yang aktif menjalankan berbagai program percepatan akses keuangan melalui kolaborasi pemerintah daerah, OJK, perbankan, dan berbagai pemangku kepentingan.

Baca Juga:Ria Norsan Apresiasi Semarak HKG PKK dan BBGRM 2026 di Kubu Raya, Dorong Implementasi 10 Program PKK

Ria Norsan juga memaparkan sejumlah indikator makro ekonomi yang menunjukkan perkembangan positif. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat mencapai 5,39 persen, tingkat kemiskinan berada di angka 5,97 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,63 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,09, sementara inflasi tetap terkendali di angka 1,85 persen.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, seperti luasnya wilayah Kalimantan Barat, keterbatasan layanan keuangan di daerah terpencil, hingga belum meratanya infrastruktur digital. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong inovasi dan kolaborasi agar layanan keuangan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, Kalimantan Barat dinilai memiliki potensi ekonomi yang besar dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan, konstruksi, pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan hidup. Potensi tersebut didukung oleh lebih dari 225 ribu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi fokus utama program peningkatan akses pembiayaan dan literasi keuangan.

Baca Juga:BBM Langka? Antrean SPBU Mengular di Pontianak dan Kubu Raya, Warga Resah

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2022, tingkat literasi keuangan masyarakat Kalimantan Barat mencapai 51,95 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Sementara tingkat inklusi keuangan telah mencapai 84,16 persen, yang menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan layanan keuangan formal oleh masyarakat.

Untuk memperkuat capaian tersebut, TPAKD Kalimantan Barat menetapkan delapan program prioritas, yaitu pemberdayaan UMKM, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), perluasan titik akses layanan keuangan, digitalisasi UMKM, perlindungan sektor pertanian dan peternakan, edukasi investasi, optimalisasi program jaminan sosial, serta peningkatan literasi keuangan melalui edukasi dan business matching.

Mengakhiri sambutannya, Ria Norsan menegaskan bahwa keberhasilan percepatan inklusi keuangan membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus memperkuat kerja sama dengan OJK, pemerintah kabupaten/kota, industri jasa keuangan, serta berbagai mitra pembangunan untuk memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan daya saing UMKM.

“Melalui kolaborasi yang semakin kuat, kami optimistis akses keuangan yang inklusif mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tutupnya. (Ara)