Workshop UMKM: Kadin Kalbar dan Kementerian UMKM Dorong Pelaku Usaha Naik Kelas dan Siap Ekspor
PONTIANAK – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kalimantan Barat, Arya Rizqi Darsono, menegaskan bahwa Workshop Pengembangan Ekspor UMKM Berbasis Komoditas Unggulan Daerah merupakan wujud kolaborasi konkret antara Kadin Kalbar dan Kementerian UMKM dalam memperkuat perekonomian daerah. Kegiatan ini dinilai sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah pusat bagi pelaku usaha di Kalimantan Barat.
Arya menjelaskan bahwa Kadin tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah sebagai regulator dan fasilitator kebijakan.
“Ini merupakan kolaborasi yang baik. Menurut saya, ini dukungan yang real dari Kementerian UMKM kepada Kalimantan Barat. Kita tidak bisa bergerak sendiri karena pemerintah adalah regulator dan pendukung besar bagi kemajuan ekonomi Kalbar. Alhamdulillah, hari ini terealisasi melalui workshop ini,” ujarnya saat ditemui di Novotel Pontianak, Sabtu (22/11/2025).
Ia menambahkan bahwa workshop tersebut menjadi langkah strategis dalam membina para pelaku usaha menengah agar siap memasuki pasar ekspor serta memperkuat fondasi ekonomi daerah.
“Ini langkah-langkah nyata bagaimana kita membina pengusaha menengah supaya siap melakukan ekspor dan memperkuat ekonomi Kalimantan Barat,” katanya.
Menurut Arya, kegiatan workshop telah berlangsung sejak pukul 09.00 WIB dan terbagi dalam beberapa sesi di lokasi berbeda.
“Ada beberapa workshop yang dilaksanakan sejak jam 9 pagi. Bahkan sampai sekarang masih berjalan di lantai 2, dan nanti ada sesi berikutnya di tempat ini. Silakan diikuti oleh para pelaku usaha menengah,” jelasnya.
Selain penguatan UMKM, Arya juga menyinggung penyelenggaraan Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Kalbar yang digelar bersamaan dengan workshop tersebut.
“Rapimprov adalah wadah berkumpul seluruh pengurus Kadin kabupaten/kota bersama Kadin provinsi. Insya Allah, nanti kami juga akan mengikuti Rapimnas pada 30 November sampai 2 Desember,” ujarnya.
Rapimnas tersebut akan mempertemukan seluruh Kadin provinsi se-Indonesia untuk membahas sejumlah agenda strategis, termasuk revisi Undang-Undang Kadin.
“Ini penting karena revisi UU Kadin merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaku usaha di seluruh Indonesia yang bernaung di bawah Kadin,” tambah Arya. (Ara)

Tinggalkan Balasan