PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memanfaatkan kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait penguatan kapasitas fiskal daerah, mulai dari peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga dukungan pemerintah pusat terhadap pembiayaan pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027.

Aspirasi tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan saat menerima rombongan Banggar DPR RI di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (17/7/2026).

Dalam pertemuan itu, Krisantus menegaskan Kalimantan Barat sebagai daerah penghasil sumber daya alam membutuhkan skema pembagian pendapatan yang lebih proporsional agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih optimal oleh daerah.

Baca Juga:Krisantus Minta Perusahaan Sawit Taat Regulasi dan Dukung Ekspor Satu Pintu

“Kalimantan Barat memiliki potensi besar di sektor perkebunan maupun industri pengolahan mineral. Karena itu, kami berharap ada formulasi Dana Bagi Hasil yang lebih adil sehingga daerah penghasil memperoleh manfaat yang seimbang dengan kontribusinya,” ujarnya.

Selain mengusulkan peningkatan porsi DBH, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga meminta dukungan pemerintah pusat dalam pembiayaan belanja pegawai, terutama setelah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurut Krisantus, meningkatnya belanja pegawai telah mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah sehingga memengaruhi kemampuan pembiayaan program pembangunan.

Baca Juga:Pemkab Kayong Utara Perkuat Transisi PAUD ke SD untuk Dukung Wajib Belajar 13 Tahun

Pemerintah provinsi juga mengusulkan adanya kepastian regulasi terkait pengelolaan pungutan dan retribusi di sektor sumber daya alam agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Kepastian aturan dinilai penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Krisantus turut memaparkan sejumlah perkembangan pembangunan di Kalimantan Barat, termasuk mulai beroperasinya Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah yang telah melaksanakan ekspor perdana pada Juni 2026.

Ia berharap keberadaan pelabuhan tersebut dapat semakin mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama apabila didukung pembangunan Jalan Tol Pontianak-Pelabuhan Kijing sebagai penghubung utama jalur logistik.

Baca Juga:Kayong Utara Bentuk Pokja BSAN, Perkuat Budaya Sekolah Aman dan Nyaman

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah juga memprioritaskan hilirisasi industri, penguatan UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta digitalisasi pelayanan publik guna menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat bertujuan menyerap aspirasi pemerintah daerah sebagai bahan pembahasan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027.

Menurutnya, berbagai usulan yang disampaikan pemerintah daerah akan menjadi bahan evaluasi Banggar DPR RI, terutama yang berkaitan dengan Dana Transfer ke Daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH), hingga dukungan pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Syarif juga mengakui persoalan tingginya belanja pegawai menjadi salah satu isu yang banyak disampaikan pemerintah daerah di berbagai wilayah karena berdampak terhadap keterbatasan anggaran pembangunan.

“Seluruh aspirasi pemerintah daerah akan menjadi bahan pembahasan di Banggar DPR RI dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal nasional serta prioritas kebijakan anggaran pemerintah,” katanya.

Melalui pertemuan tersebut, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan fiskal yang mampu mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. (Ara)