PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mencegah praktik korupsi saat memimpin Sosialisasi Program Antikorupsi Terintegrasi 2025 di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (13/8/2025).

Dalam arahannya, Ria Norsan meminta aparatur sipil negara (ASN) menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan jabatan.

“Kita sudah dipercaya masyarakat, digaji, bahkan diberikan insentif. Jadi, jangan neko-neko. Jaga integritas,” tegasnya.

Program ini merupakan bagian dari inisiatif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui sistem Monitoring Controlling Superlines for Prevention (MCSP), yang mengukur komitmen dan kinerja daerah dalam pencegahan korupsi. Tahun 2024, Kalbar meraih skor 91,82 pada MCSP dan menempati posisi ketiga Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) di wilayah koordinasi KPK Wilayah 3.Ria Norsan menekankan pentingnya pengawasan di sektor rawan seperti perencanaan dan penganggaran, serta mendorong kolaborasi lintas instansi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Saya akan terus memantau langkah nyata perangkat daerah dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi,” ujarnya.

Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan Internal Audit Charter sebagai komitmen penguatan fungsi pengawasan internal dan pembentukan budaya antikorupsi di lingkungan Pemprov Kalbar.