JAKARTA – Subholding PTPN IV PalmCo, bagian dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), mengungkap berbagai tantangan yang tengah dihadapi industri kelapa sawit nasional. Hal ini disampaikan Direktur Utama PalmCo, Jatmiko Santosa, dalam forum industri sawit yang digelar di Yogyakarta, Juli lalu.

Dalam paparannya, Jatmiko menyoroti stagnasi produktivitas crude palm oil (CPO) nasional yang mengalami pertumbuhan tahunan rata-rata (CAGR) hanya sekitar 1% dalam lima tahun terakhir. Angka tersebut tertinggal dibandingkan dengan minyak nabati lain seperti soybean dan rapeseed yang tumbuh antara 3–6%.

“Selama ini kita percaya CPO adalah yang paling produktif dan kompetitif dari sisi harga. Namun tren saat ini menunjukkan bahwa keunggulan itu mulai tergerus, baik dari sisi produktivitas maupun daya saing harga,” jelasnya, Senin (29/7/2025).

Jatmiko juga menyoroti pentingnya memperkuat fondasi industri di tengah kondisi global yang tidak menentu—termasuk tekanan ekonomi makro, tensi geopolitik, perubahan iklim, serta isu-isu keberlanjutan. Ia menekankan perlunya strategi konkret untuk mempertahankan posisi Indonesia sebagai pemain utama di sektor sawit global.

Salah satu langkah penting menurutnya adalah memastikan ketersediaan bibit sawit unggul, khususnya bagi petani swadaya yang menguasai sebagian besar lahan sawit nasional. Saat ini, produksi bibit bersertifikat dari 20 produsen resmi telah mencapai 4,1 juta stut dan 241 juta kecambah, yang melebihi kebutuhan tahun 2025 sebesar 151 juta.

“Namun yang menjadi tantangan adalah memastikan bibit yang dipakai benar-benar memiliki produktivitas tinggi. Di PalmCo, melalui PPKS sebagai anak usaha dari PT RPN, kami menyuplai sekitar 77 persen dari total produksi bibit nasional,” jelas Jatmiko.

Selain itu, ia menekankan pentingnya percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai solusi atas rendahnya produktivitas lahan milik petani yang rata-rata hanya menghasilkan 2-3 ton CPO per hektare per tahun.“Sejak diluncurkan pada 2017, capaian tertinggi PSR hanya 51 persen dari target, yaitu 180 ribu hektare. Bahkan pada 2024, target turun menjadi 120 ribu hektare namun realisasinya baru 18 ribu hektare,” ungkapnya.

Untuk mendorong percepatan PSR, Jatmiko menyarankan relaksasi regulasi, penyelesaian konflik lahan dalam kawasan, serta jaminan ketersediaan bibit unggul. Hingga pertengahan 2025, PalmCo telah membantu penerbitan rekomendasi teknis PSR untuk lahan seluas 11 ribu hektare, dengan target hingga akhir tahun mencapai 22 ribu hektare. Secara total, PalmCo menargetkan dapat membantu replanting hingga 86 ribu hektare lahan sawit rakyat hingga 2029.

Jatmiko juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas produksi CPO nasional untuk mendukung program biodiesel pemerintah. Ia mencatat bahwa kebijakan B35 dan B50 yang direncanakan akan memerlukan tambahan pasokan CPO sebesar 7,2 juta ton.

“Kita harus pastikan peningkatan kebutuhan untuk energi tidak mengganggu alokasi untuk pangan. Maka peningkatan produktivitas nasional adalah keharusan, bukan pilihan,” tegasnya.

Sebagai penutup, Jatmiko menekankan bahwa keberlanjutan industri sawit nasional sangat bergantung pada penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di seluruh lini usaha.

“ESG adalah jawaban terbaik atas tekanan global yang terus mengarah pada industri berkelanjutan. Dengan luas lahan tertanam PalmCo mencapai 618 ribu hektare, kami menyadari tanggung jawab besar untuk menjadi pelopor perubahan,” katanya.

Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan—baik pemerintah, pelaku industri, maupun petani—untuk bersinergi membangun industri sawit nasional yang tangguh, inovatif, dan berkelanjutan.