KUBU RAYA – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) awal tahun 2026 sebagai tahapan awal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Barat sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi terhadap percepatan pembangunan daerah.

Bupati Kubu Raya Sujiwo mengatakan, kemajuan pembangunan kabupaten dan kota di Kalimantan Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kemajuan provinsi secara keseluruhan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

“Terima kasih atas kehadiran Wakil Gubernur yang terus mengawal percepatan pembangunan. Kemajuan daerah berarti kemajuan provinsi,” ujar Sujiwo di Desa Sungai Jawi, Padang Tikar, Senin (26/1/2026).

Baca Juga:Sujiwo Alokasikan Rp1,25 Miliar untuk Renovasi Rumah Betang di Kubu Raya

Sujiwo menjelaskan, Musrenbang merupakan tahapan strategis sebelum APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Proses penyusunan dimulai dari konsultasi publik, Musrenbang tingkat kecamatan dan kabupaten, pembahasan internal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga pembahasan bersama DPRD dalam bentuk Rancangan APBD (RAPBD).

Ia menegaskan bahwa APBD merupakan hak masyarakat sehingga proses penetapan dan realisasi anggaran harus dilakukan secara tepat waktu agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan.

“APBD adalah hak rakyat. Setiap poin di dalamnya merupakan bagian dari pembangunan. Semakin cepat ditetapkan, semakin cepat pula manfaatnya dirasakan masyarakat,” katanya.

Baca Juga:OJK Apresiasi Kemajuan Kubu Raya, Ingatkan Waspada Pinjol Ilegal dan Judi Online

Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menargetkan seluruh proses lelang dan non-lelang kegiatan pembangunan rampung paling lambat Juli 2026. Untuk memastikan target tersebut tercapai, pemerintah daerah akan menerapkan sistem penghargaan dan sanksi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai capaian pelaksanaan program.

Pada APBD 2027, fokus pembangunan masih diarahkan pada sektor infrastruktur. Berdasarkan hasil survei, sekitar 53 persen masyarakat Kubu Raya menginginkan permasalahan infrastruktur menjadi prioritas utama. Selain itu, sektor air bersih, kesehatan, dan pendidikan juga masuk dalam agenda prioritas.

Di sektor kesehatan, pemerintah daerah memastikan pelayanan dasar tetap diberikan kepada masyarakat tanpa terhambat persoalan administratif, termasuk bagi warga yang belum terdaftar atau menunggak kepesertaan BPJS Kesehatan.

Baca Juga:Kubu Raya Siap Dukung Liga Asia, Sujiwo: Tampilkan Wajah Terbaik Indonesia

Sementara di sektor pendidikan, Pemkab Kubu Raya mulai memprioritaskan perbaikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, menyusul sekitar 60 persen bangunan sekolah di daerah tersebut dilaporkan mengalami kerusakan.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran akibat pemangkasan hingga Rp397 miliar, pemerintah daerah terus melakukan upaya dengan menjalin komunikasi bersama Pemerintah Provinsi, DPR RI, dan kementerian terkait. Langkah tersebut berhasil mendatangkan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, sektor pertanian dan perikanan juga kembali menjadi perhatian. Bupati berharap pengisian jabatan kepala dinas melalui mekanisme lelang terbuka dapat mempercepat pemulihan dan penguatan sektor tersebut sebagai penopang perekonomian daerah.

Musrenbang ini diharapkan menjadi dasar perencanaan pembangunan Kabupaten Kubu Raya yang lebih terarah, efektif, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (Ara)