PONTIANAK – Penanganan kasus peredaran oli palsu di Kalimantan Barat masih berjalan lambat dan belum menunjukkan hasil yang jelas. Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, kembali menyuarakan pentingnya memberantas praktik ilegal yang merugikan masyarakat luas.

“Kita tahu, di Kalbar ini banyak mafia, dari emas, BBM, oli, beras hingga CPU. Semuanya harus ditindak tegas karena yang dirugikan adalah rakyat. Pemerintah harus hadir untuk menyapu bersih praktik seperti ini,” ujar Krisantus, Jumat (18/7/2025).

Ia menegaskan bahwa persoalan oli palsu saat ini sedang ditangani oleh aparat penegak hukum, dan koordinasi terus dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk Pertamina dan Kejaksaan Tinggi.

“Kami sudah duduk bersama Pertamina dan Kejati. Kami di Pemprov Kalbar berkomitmen menindaklanjuti kasus ini sampai tuntas,” katanya.

Namun hingga kini, belum ada informasi pasti terkait hasil uji laboratorium terhadap sampel oli yang dikirim ke Jakarta, maupun kejelasan proses hukum terhadap para pelaku distribusi.

Dari pihak Pertamina, Corporate Secretary PT Pertamina Lubricants, Hardian Totato, menyatakan bahwa investigasi dan pengujian sampel oli masih dalam proses. Ia juga menyampaikan apresiasi atas respons cepat pemerintah daerah.“Kami berterima kasih kepada Pemprov Kalbar atas dukungannya. Saat ini kami sudah menerima sampel dari pihak kepolisian dan telah mengirimkannya ke laboratorium kami di Jakarta. Kami menunggu hasil uji untuk mengetahui kandungan oli tersebut,” jelas Hardian saat audiensi bersama Pemerintah Provinsi Kalbar.

Hardian juga menyatakan bahwa Pertamina berharap kerja sama dengan pemerintah daerah tak hanya fokus pada penindakan, tapi juga menyentuh aspek edukasi dan peningkatan kualitas layanan ke depan.

“Kolaborasi ini penting untuk membangun kesadaran masyarakat dan menjaga kualitas produk yang beredar di pasaran,” tambahnya.

Di tengah lambannya proses, publik mulai mempertanyakan komitmen semua pihak dalam menyelesaikan kasus ini. Masyarakat Kalbar yang dirugikan akibat maraknya peredaran oli palsu kini menunggu tindakan nyata dari aparat hukum, pemerintah daerah, dan pihak Pertamina.

Pemerintah Provinsi Kalbar menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga pelaku yang terlibat dalam jaringan distribusi oli palsu benar-benar diproses sesuai hukum yang berlaku.