Holding Perkebunan Nusantara Perkuat Transformasi, Abdul Rivai Ras: Transformasi PTPN I (Persero) Harus Lebih Progresif!

JAKARTA – Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) terus memperkuat transformasi bisnis di seluruh entitasnya guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan perusahaan. Sejalan dengan langkah tersebut, PT Perkebunan Nusantara I (Persero) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi transformasi perusahaan melalui tata kelola yang semakin modern, profesional, dan adaptif terhadap dinamika industri agribisnis global.

Direktur Utama PTPN I, Abdul Rivai Ras, mengatakan bahwa transformasi yang telah dijalankan perusahaan selama beberapa tahun terakhir menunjukkan arah yang tepat. Namun, menurutnya, percepatan transformasi membutuhkan komitmen yang lebih kuat, terukur, dan progresif agar mampu menjawab tantangan industri ke depan.

Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Rivai Ras di Jakarta, Jumat (10/7/2026). Direktur Utama bergelar Doktor Ilmu Politik Bidang Kebijakan Pertanahan itu menegaskan bahwa percepatan transformasi hanya dapat diwujudkan melalui komitmen bersama seluruh insan perusahaan.

“Industri perkebunan atau farming adalah main course alias menu utama sebagai penyedia bahan baku industri manufaktur. Industri ini tidak akan mati selagi masih ada kehidupan. Oleh karena itu, kita harus memperkuat semua lini dengan modernisasi dan profesionalitas agar perusahaan kita berkembang lebih progresif,” kata Abdul Rivai Ras.

Menurutnya, industri agribisnis memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional karena tidak hanya menghasilkan komoditas penting, tetapi juga menjadi sektor padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan tersebar di berbagai daerah.

“Kita harus bertransformasi dengan cepat dan masif bukan hanya karena mengejar profit, tetapi menjaring efek sosial yang lebih luas. Kita tahu, perkebunan dan pertanian menyerap tenaga paling besar dalam rantai ekonomi. Sebarannya juga sangat luas, tidak terkonsentrasi di titik tertentu. Dan lebih penting lagi, lapangan kerja yang tercipta bisa dimasuki oleh siapa saja,” ujarnya.

Abdul Rivai Ras menjelaskan bahwa dinamika industri perkebunan saat ini berkembang sangat cepat. Persaingan global, volatilitas harga komoditas, perubahan iklim, tuntutan penerapan prinsip keberlanjutan, hingga percepatan digitalisasi telah mengubah paradigma pengelolaan perusahaan perkebunan.

“Mengelola PTPN I hari ini bukan lagi sekadar mengelola kebun atau mengejar target produksi. Amanah ini adalah tanggung jawab untuk membangun sebuah korporasi negara yang mampu bersaing di tingkat global, adaptif terhadap perubahan, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi negara dan masyarakat,” katanya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, PTPN I menetapkan lima pilar transformasi sebagai fondasi pengembangan perusahaan menuju korporasi agribisnis berkelas dunia, yaitu penguatan Good Corporate Governance (GCG), penguatan manajemen risiko, digitalisasi manajemen, optimalisasi aset negara, serta penguatan sinergi kelembagaan.

Terkait tata kelola perusahaan, Abdul Rivai Ras menegaskan bahwa sebagai perusahaan yang mengelola aset strategis milik negara, seluruh proses bisnis PTPN I harus dijalankan secara transparan, akuntabel, profesional, dan patuh terhadap regulasi. Tata kelola yang kuat diyakini menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan para pemangku kepentingan sekaligus menjaga keberlanjutan perusahaan.

Pada aspek manajemen risiko, ia menilai bahwa kemampuan mengelola risiko secara terukur menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan perusahaan di tengah ketidakpastian bisnis global. Restrukturisasi organisasi melalui integrasi Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat kemampuan perusahaan dalam mengantisipasi berbagai tantangan, mulai dari fluktuasi harga komoditas, perubahan iklim, hingga penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

“Perusahaan yang kuat bukan hanya mampu menghasilkan keuntungan, tetapi juga memiliki kemampuan mengelola risiko secara terukur sehingga tetap tumbuh secara berkelanjutan di tengah berbagai tantangan global,” tegasnya.

Abdul Rivai Ras juga menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar pemanfaatan teknologi, melainkan transformasi budaya kerja yang mengedepankan efisiensi, kecepatan, akurasi, serta pengambilan keputusan berbasis data. Implementasi smart farming, digitalisasi proses bisnis, dan integrasi sistem informasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan.

Sementara itu, optimalisasi aset negara diarahkan agar seluruh aset yang dikelola perusahaan mampu menghasilkan produktivitas dan nilai ekonomi yang optimal, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pengembangan kemitraan yang inklusif, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi di wilayah operasional perusahaan.

Pada pilar penguatan sinergi kelembagaan, Abdul Rivai Ras menegaskan bahwa keberhasilan transformasi perusahaan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, regulator, DPR, aparat penegak hukum, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat.

“Transformasi bukanlah pekerjaan satu orang atau satu institusi. Ini adalah gerakan bersama untuk membangun PTPN I menjadi perusahaan agribisnis nasional yang mampu berdiri sejajar dengan perusahaan-perusahaan perkebunan terbaik di dunia. Dengan tata kelola yang kuat, digitalisasi, inovasi, serta kolaborasi yang solid, kami optimistis PTPN I akan menjadi korporasi yang semakin profesional, kompetitif, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia,” pungkas Abdul Rivai Ras.

Melalui implementasi lima pilar transformasi tersebut, PTPN I bersama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat daya saing perusahaan melalui tata kelola yang baik, inovasi, digitalisasi, keberlanjutan, dan kolaborasi. Langkah ini diharapkan semakin memperkuat posisi PTPN I sebagai bagian dari ekosistem agribisnis nasional yang mampu memberikan nilai tambah bagi negara, masyarakat, dan perekonomian Indonesia.