PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait mengoptimalkan potensi daerah agar pertumbuhan ekonomi berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan Ria Norsan dalam kegiatan coffee morning di Balai Petitih, Pontianak, Jumat (23/10/2026). Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, serta jajaran kepala perangkat daerah.

Ria Norsan menegaskan, capaian pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari angka statistik. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu memastikan bahwa perkembangan ekonomi turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.

Baca Juga:Ria Norsan Temui Massa Aksi di Pontianak, Tanggapi Karhutla hingga Kelangkaan BBM

“Pertumbuhan ekonomi Kalbar menunjukkan tren yang positif. Namun, kita tidak boleh cepat puas. Sektor-sektor penggerak utama harus terus didukung agar manfaat pertumbuhan dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ia meminta seluruh OPD bekerja secara proaktif sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Koordinasi dengan instansi vertikal dan pemangku kepentingan juga perlu diperkuat agar program pembangunan berjalan selaras dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data BPS Kalimantan Barat, perekonomian Kalbar tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan II 2026. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan ekonomi daerah di tengah upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan.

Baca Juga:Karhutla Kalbar: 1.320 Hektare Terbakar, 60,9 Hektare Masih Perlu Penanganan

Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang menjadi acuan kegiatan tersebut, Pemprov Kalbar menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,19–6,18 persen.

Adapun indikator ekonomi Kalbar pada 2025, sebagaimana tercantum dalam bahan yang disampaikan, meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39 persen, produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita Rp56,98 juta, tingkat kemiskinan 5,97 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,09.

Capaian tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan upaya penguatan sektor-sektor produktif sekaligus meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

Baca Juga:Ria Norsan Minta APBD Kalbar 2027 Fokus pada Prioritas Pembangunan, Bukan Bagi Rata Anggaran

Ria Norsan menyebut sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pariwisata perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya memperluas aktivitas ekonomi daerah.

Pengembangan sektor tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang tepat, kemudahan pelayanan birokrasi, serta koordinasi antarlembaga. Dengan demikian, potensi ekonomi daerah diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemprov Kalbar juga menaruh perhatian pada stabilitas harga kebutuhan pokok. Koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama pemerintah kabupaten dan kota dinilai penting untuk menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia turut menjadi perhatian, terutama melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, serta produktivitas tenaga kerja.

Pemprov Kalbar berharap penguatan sinergi antara perangkat daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan koordinasi yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya tercermin dalam indikator makroekonomi, tetapi juga dirasakan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan Barat.