PTPN I Regional 7, Entitas Holding Perkebunan Nusantara, Siap Sukseskan Agenda Strategis Nasional

LAMPUNG SELATAN – PTPN I Regional 7, salah satu entitas Holding Perkebunan Nusantara, menerima kunjungan kerja Direktur Pakan Direktorat JenderalPeternakan dan Kesehatan Hewan, Tri Melasari, di Kebun Kedaton Wilayah II Trikora, Sabtu (17/1/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau dan memastikan kesiapan lokasimenjelang kegiatan groundbreaking Program Presiden Republik Indonesia yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Januari 2026. Dalam agenda tersebut, Tri Melasari memantau kesiapan lahan, sarana dan prasarana, serta kesesuaianperencanaan teknis dengan kebijakan nasional.

Tri Melasari turut didampingi perwakilan Dinas Peternakan Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan. Kehadiran lintas instansi ini mencerminkan sinergiantara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengelola kawasan dalammendukung pelaksanaan program strategis nasional.

Regional Head PTPN I Regional 7, Tuhu Bangun, menyampaikan kesiapan penuhperusahaan dalam mendukung agenda tersebut. Ia menegaskan bahwa PTPN I Regional 7 telah mengalokasikan sumber daya terbaik untuk memastikan area Kebun Kedaton siap menjadi lokasi dimulainya program.

“Kami di PTPN I Regional 7 berkomitmen penuh memberikan dukungan infrastrukturdan koordinasi lapangan yang maksimal. Kebun Kedaton bukan sekadar lokasi fisik, tetapi simbol kolaborasi BUMN dalam mendukung kedaulatan pangan yang dicanangkan Bapak Presiden,” ujar Tuhu Bangun.

Dalam kesempatan tersebut, Tri Melasari meninjau langsung kondisi lahan sertaperkembangan persiapan teknis di lapangan yang akan menjadi bagian daripelaksanaan program. Sinergi antara kebijakan pusat dan kesiapan operasional di tingkat regional menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran agenda groundbreaking.

Melalui koordinasi lintas sektor yang terbangun, diharapkan pelaksanaan kegiatanpada 28 Januari 2026 dapat berjalan optimal dan tepat waktu, sekaligusmemberikan manfaat berkelanjutan bagi penguatan sektor peternakan, ketahananpangan nasional, serta kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah operasionalperusahaan.