Ria Norsan Optimistis Inflasi Kalbar Tetap Terkendali Jelang Pergantian Tahun

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyatakan optimistis inflasi daerah tetap terkendali serta ketersediaan pangan aman menjelang pergantian tahun. Optimisme tersebut didasarkan pada capaian inflasi Kalbar yang saat ini berada dalam kategori terkendali secara nasional.

Berdasarkan data nasional terbaru, Kalimantan Barat tercatat berada di zona hijau dengan tingkat inflasi sebesar 2,04 persen dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di angka 2,01 persen. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan sejumlah daerah lain, seperti Nusa Tenggara Barat yang mencatat inflasi 8,62 persen dan DKI Jakarta sebesar 5,10 persen.

“Alhamdulillah, Kalimantan Barat berada di zona hijau dengan inflasi 2,04 persen dan IPH 2,01 persen. Ini menunjukkan kondisi harga relatif stabil dan stok pangan masih terkendali,” ujar Ria Norsan usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Satgas Pangan secara virtual dari Ruang Data Analitik Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar, Senin (29/12/2025).

Menurut Norsan, capaian tersebut merupakan hasil konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau oleh masyarakat, khususnya menjelang momentum libur akhir tahun yang berpotensi mendorong kenaikan permintaan.

Untuk menekan potensi lonjakan harga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus melakukan langkah konkret, di antaranya dengan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif di kabupaten dan kota, serta melakukan pemantauan langsung ke pasar rakyat.

“Gerakan Pangan Murah terus kami lakukan. Saya juga rutin turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi harga dan ketersediaan stok. Data menunjukkan harga beras bulan ini mengalami penurunan,” jelasnya.

Meski kondisi inflasi relatif terkendali, Ria Norsan mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tetap waspada. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait terus diperkuat guna menjaga inflasi daerah sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri.

Ia juga menegaskan komitmen Pemprov Kalbar untuk mengawal kebijakan pengendalian harga pangan, memastikan harga tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), serta mencegah praktik spekulasi harga.

“Dengan kolaborasi bersama kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, Kejaksaan, Bapanas, Bulog, serta instansi lainnya, kami berkomitmen menjaga pasokan pangan tetap aman meski dihadapkan pada tantangan cuaca,” pungkasnya.