PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2026 akan berfokus pada program-program yang langsung menyentuh kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Penetapan APBD 2026 merupakan hasil kerja bersama antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalbar melalui proses penyusunan yang mengacu pada KUA-PPAS dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.

Dalam APBD 2026, Pendapatan Daerah ditargetkan mencapai Rp 5,97 triliun, sementara Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp 6,22 triliun. Kekurangan anggaran ditopang oleh penerimaan pembiayaan sebesar Rp 300 miliar yang bersumber dari estimasi SILPA Tahun 2025.

Baca Juga:Ria Norsan Sebut HKTI Kunci Kemajuan Pertanian dan Ekonomi Kalimantan Barat

Ria Norsan menyampaikan apresiasinya kepada DPRD atas dukungan, masukan, dan koreksi yang membuat arah kebijakan anggaran semakin terukur dan berpihak kepada masyarakat.

Meski terjadi penurunan alokasi transfer dari DJPK Kemenkeu sebesar Rp 522 miliar, Ria Norsan memastikan bahwa Pemprov Kalbar tetap mampu menjaga stabilitas pembangunan melalui optimalisasi program prioritas.

“APBD 2026 ini adalah komitmen kita untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Setiap rupiah harus diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).

Baca Juga:Ria Norsan Buka Suara Soal Kapuas Raya: “Yang Paling Mendesak bagi Kalbar Saat Ini”

Gubernur juga meminta TAPD dan seluruh SKPD segera menindaklanjuti program sesuai DPA dan memastikan pelaksanaannya berjalan efektif. Ia menekankan pentingnya penguatan pengawasan agar seluruh target pembangunan dapat tercapai secara maksimal.

“Sinergi eksekutif dan legislatif adalah kunci. Kita harus solid untuk mewujudkan Kalbar yang lebih maju dan masyarakat yang lebih sejahtera,” pungkasnya.