Tak Cukup Menang di Pengadilan, PTA Pontianak Soroti Hak Perempuan dan Anak Pascacerai
PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pontianak memperkuat sinergi lintas lembaga untuk memastikan perlindungan hak perempuan dan anak, khususnya setelah perceraian.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menilai kolaborasi antarlembaga menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri kegiatan penandatanganan kerja sama di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (18/11/2026).
Krisantus mengatakan, berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat akan lebih efektif jika dilaksanakan melalui kerja sama, bukan secara terpisah.
Menurutnya, sinergi memungkinkan berbagai pihak saling mendukung sehingga program dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat yang lebih luas.
Ia juga menyoroti tantangan pembangunan Kalimantan Barat yang memiliki wilayah luas serta terdiri dari 14 kabupaten/kota. Pemerataan pembangunan, termasuk penyediaan infrastruktur hingga wilayah pedesaan, membutuhkan komitmen dan keterlibatan seluruh pihak.
Selain pembangunan, Krisantus mengingatkan pentingnya menjaga toleransi, persatuan, dan keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat Kalimantan Barat.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat rasa persaudaraan serta kepedulian terhadap daerah, sehingga berbagai program pemerintah dapat berjalan dengan baik.
Sementara itu, Ketua PTA Pontianak, Chandra Boy Seroza, mengatakan kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, terutama dalam memastikan hak-hak mereka terpenuhi setelah perceraian.
Menurut Chandra, persoalan yang masih dihadapi saat ini bukan hanya terkait putusan pengadilan, tetapi juga pelaksanaannya. Sejumlah hak perempuan dan anak yang telah ditetapkan melalui putusan hukum masih menghadapi kendala untuk direalisasikan.
Ia menyebut angka perceraian di Kalimantan Barat berkisar 13.000 hingga 22.000 perkara setiap tahun. Tingginya angka tersebut menjadi perhatian karena perceraian turut membawa dampak terhadap kehidupan perempuan dan anak, terutama menyangkut pemenuhan hak serta kesejahteraan mereka.
Melalui sinergi antara PTA Pontianak, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga terkait, diharapkan penanganan persoalan pascaperceraian dapat semakin optimal, sekaligus memastikan hak-hak perempuan dan anak tidak berhenti sebatas putusan pengadilan, tetapi benar-benar terpenuhi.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat perlindungan masyarakat dan menghadirkan pelayanan hukum yang lebih responsif di Kalimantan Barat. (Ara)

Tinggalkan Balasan