Karhutla Kalbar: 1.320 Hektare Terbakar, 60,9 Hektare Masih Perlu Penanganan

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mengintensifkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui operasi darat dan udara serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Hingga Oktober 2026, estimasi luas lahan yang terbakar mencapai 1.320 hektare, dengan 60,9 hektare di antaranya masih memerlukan penanganan lebih lanjut.

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan perkembangan tersebut dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Karhutla bersama Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Data Analytic Room, Jumat (23/10/2026).

Dalam rapat tersebut, Ria Norsan mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat upaya pengendalian karhutla di Kalimantan Barat. Menurutnya, sinergi antarlembaga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemadaman dan mempercepat penanganan di wilayah terdampak.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, sebanyak 39 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi masih terdeteksi pada 22 Oktober 2026. Titik panas tersebut tersebar di Kabupaten Ketapang, khususnya Kecamatan Kendawangan dan Pelang, serta Kabupaten Sintang dan Melawi.

Ketapang menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam upaya penanganan karena masih terdapat titik panas di sejumlah kecamatan.

Ria Norsan menjelaskan, estimasi luas lahan yang terbakar selama September hingga Oktober 2026 mencapai 1.320 hektare. Dari total tersebut, sekitar 1.259,1 hektare dilaporkan telah berhasil dipadamkan, sedangkan 60,9 hektare lainnya masih membutuhkan penanganan.

“Dapat kami laporkan, Bapak Menteri, perkiraan total luas lahan yang terbakar selama periode September hingga Oktober 2026 mencapai 1.320 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 1.259,1 hektare telah berhasil dipadamkan, sehingga masih terdapat sekitar 60,9 hektare yang memerlukan penanganan lebih lanjut,” ujar Ria Norsan.

Penanganan dilakukan melalui dua pendekatan, yakni operasi darat dan operasi udara. Berdasarkan laporan yang disampaikan, Satgas Darat telah menangani area seluas 1.112 hektare, sementara Satgas Udara menangani sekitar 147,5 hektare.

Kedua operasi tersebut menjadi bagian dari upaya terpadu untuk mengendalikan kebakaran dan mencegah meluasnya area terdampak.

Pemerintah provinsi bersama unsur terkait terus memperkuat upaya penanganan di wilayah yang masih terdeteksi mengalami kebakaran.

Koordinasi melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, serta pemangku kepentingan lainnya.

Ria Norsan menegaskan, pengendalian karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Dukungan lintas sektor diperlukan agar operasi pemadaman, pemantauan, dan pencegahan dapat berjalan secara optimal.

Selain pengerahan personel di lapangan, operasi udara juga menjadi bagian dari strategi penanganan, terutama untuk mendukung pemadaman di lokasi yang membutuhkan jangkauan lebih luas atau sulit dijangkau melalui jalur darat.

Dalam rapat koordinasi tersebut, perkembangan cuaca dan penurunan jumlah titik panas selama sepekan terakhir dilaporkan menjadi indikasi positif bagi upaya pengendalian karhutla.

Meski demikian, pemerintah tetap melanjutkan pemantauan dan pemadaman untuk mengantisipasi kemunculan titik api baru. Kondisi cuaca yang berubah juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Pemprov Kalbar menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, aparat, petugas lapangan, dan masyarakat.

Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan area yang masih terbakar, mencegah meluasnya kebakaran, serta mengurangi dampak karhutla terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di Kalimantan Barat.