PONTIANAK – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi prioritas nasional dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tingkat kemudahan terbakar di Kalbar bahkan disebut berada pada level yang sama dengan Kalimantan Tengah.

Kepala BNPB RI Letjen TNI Dr. Suharyanto mengatakan terdapat enam provinsi yang menjadi perhatian utama pemerintah dalam penanganan karhutla, yakni Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Selain tingkat kerawanan yang tinggi, Kalbar saat ini juga berada di peringkat keempat secara nasional berdasarkan luas lahan yang terbakar.

Baca Juga:Pendangkalan Sungai Kapuas Hambat Logistik, Wagub Kalbar Minta Pengerukan Diprioritaskan

“Untuk tingkat kemudahan terbakar, Kalimantan Barat setara dengan Kalimantan Tengah. Sementara dari luas lahan yang terbakar, Kalbar saat ini berada di urutan keempat. Jangan sampai angkanya terus meningkat,” ujar Suharyanto saat berada di Lanud Supadio, Jumat (7/8/2026).

Menurut Suharyanto, kondisi cuaca di Kalimantan Barat menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi cuaca dalam satu hingga tiga pekan ke depan diperkirakan semakin panas dengan curah hujan yang minim.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kemudahan terjadinya kebakaran, terutama di wilayah yang mengalami kekeringan berkepanjangan.

Baca Juga:Pembangunan Gereja Santo Petrus dan Santo Paulus Desa Kapur Dimulai, Pemkab Kubu Raya Siapkan Akses Jalan

“Kondisi cuaca masih sangat kering. Bahkan di beberapa wilayah hampir satu bulan tidak turun hujan, sehingga potensi kebakaran semakin besar,” katanya.

Kabupaten Ketapang menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Selain luas lahan terbakar yang terus bertambah, karhutla di wilayah tersebut juga telah menyebabkan korban jiwa.

Untuk mencegah kebakaran meluas, BNPB bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sepakat memperkuat penanganan melalui Satuan Tugas (Satgas) Darat.

Baca Juga:AKBP Rensa S. Aktadivia Resmi Pimpin Polres Kubu Raya, Karhutla dan Pelayanan Publik Jadi Prioritas

Satgas tersebut melibatkan personel TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta relawan yang bekerja di bawah koordinasi pemerintah daerah.

Suharyanto menekankan pentingnya penanganan sejak dini. Menurutnya, pemadaman tidak boleh menunggu api membesar karena kondisi tersebut akan membuat penanganan semakin sulit.

“Kita sepakat jangan menunggu api menjadi besar. Begitu muncul titik api harus segera dipadamkan agar tidak meluas,” ujarnya.

Selain memperkuat personel di lapangan, BNPB juga akan menyalurkan tambahan peralatan pemadaman kepada pemerintah daerah.

Bantuan tersebut antara lain berupa pompa air, selang, alat pelindung diri (APD), serta tangki air portabel atau flexible tank. Peralatan tersebut akan digunakan untuk mendukung operasi pemadaman, terutama di wilayah yang sulit mendapatkan sumber air.

Dukungan dari udara juga akan ditambah. BNPB berencana meningkatkan jumlah helikopter water bombing yang diperbantukan untuk penanganan karhutla di Kalimantan Barat.

Sebelumnya, Kalbar mendapat dukungan tiga unit helikopter water bombing. Dalam beberapa hari ke depan, jumlah tersebut direncanakan bertambah menjadi lima unit.

“Helikopter water bombing akan difokuskan untuk memadamkan kebakaran di lokasi yang tidak dapat dijangkau oleh tim darat. Dengan penambahan armada ini diharapkan penanganan karhutla di Kalimantan Barat dapat berlangsung lebih cepat dan efektif,” kata Suharyanto.

BNPB dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kini mendorong penanganan karhutla dilakukan lebih cepat dengan mengutamakan pencegahan dan pemadaman dini agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas. (Ara)