PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) 2025 di Aula Balai Petitih, Kantor Gubernur, Jumat (1/7/2025). Rapat ini dilaksanakan sebagai langkah antisipasi meningkatnya ancaman kebakaran yang dipicu oleh musim kemarau panjang dan fenomena El Nino.

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dalam paparannya menyatakan bahwa wilayah Kalbar saat ini memasuki periode rawan kebakaran dengan curah hujan yang diprediksi sangat rendah hingga September 2025.

“Kita harus siaga penuh menghadapi potensi bencana asap. Status Siaga Darurat telah ditetapkan, dan Satgas Penanganan Karhutla siap digerakkan,” tegasnya.

Data terbaru menunjukkan, hingga akhir Mei 2025 luas lahan terbakar di Kalbar mencapai 1.149 hektare, menjadikan provinsi ini sebagai daerah dengan kebakaran terluas kedua di Indonesia setelah Riau. Selain itu, pantauan satelit per 31 Juli 2025 mencatat ada 650 titik api tersebar di sejumlah kabupaten.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah menerapkan beberapa strategi, seperti meningkatkan patroli terpadu, memperketat pengawasan terhadap pembukaan lahan, melakukan pemadaman darat dan udara, serta menggencarkan sosialisasi ke masyarakat. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 mengenai pembukaan lahan berbasis kearifan lokal juga akan diawasi secara ketat agar tidak memicu kebakaran.Ria Norsan mengapresiasi upaya BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla.

“Kita harus bersinergi dan bekerja nyata agar bencana asap dapat dicegah,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, yang turut hadir menekankan perlunya evaluasi kebijakan pengendalian Karhutla. Ia menyoroti peran teknologi, seperti operasi modifikasi cuaca (OMC) dan water bombing, yang terbukti efektif mengurangi luas kebakaran dalam beberapa tahun terakhir.

Meski demikian, Hanif mengingatkan bahwa Kalbar masih termasuk daerah dengan tingkat kebakaran cukup tinggi. Hingga Juli 2025, luas Karhutla nasional hampir mencapai 9.000 hektare, dengan sekitar 1.000 hektare terjadi di Kalbar.

“Sinergi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus diperkuat. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran juga harus lebih tegas,” tegasnya.