PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mencurigai adanya ketidaksesuaian takaran bahan bakar di sejumlah SPBU yang dapat merugikan masyarakat. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Provinsi Luar Biasa Kadin Kalbar 2025 di Hotel Mercure Pontianak, Selasa (29/7/2025).

Krisantus meminta pihak berwenang melakukan pengujian rutin pada pompa SPBU untuk memastikan akurasi takaran. Ia menegaskan, jika terbukti ada pengurangan volume yang disengaja, pemerintah siap mencabut izin operasional SPBU tersebut.
Menurutnya, meski selisih takaran terlihat kecil, akumulasi dari ratusan ribu transaksi akan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Selain itu, ia juga mengingatkan potensi praktik mafia dalam distribusi BBM dan bahan pokok lainnya.

“Kalau ada mafia, yang rugi tetap rakyat,” tegasnya.