LANDAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyoroti posisi rendah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar yang saat ini masih berada di peringkat ke-30 dari 38 provinsi se-Indonesia. Hal ini ia sampaikan dalam Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 dan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XXII tingkat provinsi di Aula Kantor Bupati Landak, Jumat (25/7/2025).

“Kalbar masih masuk delapan provinsi dengan IPM terendah. Ini jadi perhatian serius,” ujar Norsan dalam sambutannya.

Ia menargetkan Kalbar mampu naik ke posisi 15 besar IPM nasional dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kader PKK, agar turut andil dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurutnya, IPM tidak hanya sekadar angka, melainkan cerminan dari kualitas pendidikan, layanan kesehatan, kondisi ekonomi, hingga tingkat kemiskinan.
“Peran ibu-ibu PKK sangat penting untuk bersinergi dengan pemerintah dalam upaya memperbaiki kondisi ini,” imbuhnya.

Salah satu isu yang menjadi perhatian Norsan adalah angka stunting yang sempat turun dari 29,7% ke 27,9%, namun kembali naik. Ia meminta seluruh kepala daerah untuk lebih fokus menekan angka stunting melalui pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi posyandu.

Di sektor pendidikan, ia menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat Kalbar yang belum menamatkan pendidikan menengah. Sekitar 25% warga disebut berhenti sekolah setelah lulus SMP.

Untuk mengatasi hal itu, Pemprov Kalbar telah meluncurkan kebijakan pembebasan biaya SPP bagi siswa SMA swasta, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu dan bersekolah di lembaga pendidikan dengan jumlah siswa di bawah 200 orang.

“Kebijakan ini mulai dijalankan dan ditargetkan berlaku penuh pada tahun 2026,” jelasnya.

Ia juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk kembali mengaktifkan pendidikan nonformal seperti Paket A, B, dan C, guna menjangkau warga yang putus sekolah.

“Paket C setara SMA itu sangat penting. Kita bisa bawa guru ke komunitas agar belajar bisa dilakukan secara fleksibel,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya peran aktif PKK dalam mendukung peningkatan ekonomi keluarga dan pengentasan kemiskinan.

“PKK adalah mitra strategis pemerintah. Jika bergerak bersama, saya percaya Kalbar bisa lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.