JAKARTA – Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) melalui Subholding PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam Program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar oleh Perum Bulog di Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Melalui kolaborasi ini, PTPN I menebus beras hasil produksi Bulog dan mendistribusikannya di sekitar lingkungan perusahaan. Direktur PTPN I, Teddy Yunirman Danas, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk konkret peran BUMN dalam menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan bahan pangan pokok di tengah masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya peran strategis Bulog dalam menjaga ekosistem pangan yang berpihak kepada petani dan konsumen.

Sebagai bentuk dukungan nyata, PTPN I membeli puluhan ton beras yang kemudian dijual kembali dengan harga dasar Bulog, yakni Rp12.500 per kilogram atau Rp62.500 per kemasan lima kilogram. Harga ini jauh di bawah rata-rata pasar yang saat ini mencapai Rp80.000 untuk kemasan serupa. Beras yang dipasarkan juga merupakan jenis premium dengan kualitas terjamin.Program ini menyasar langsung masyarakat dengan membuka posko pasar murah beras di seluruh Kantor Regional PTPN I yang tersebar di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Penempatan posko yang strategis, jauh dari pusat pasar, ditujukan untuk menjaga stabilitas harga secara persuasif dan menghindari persaingan dengan pedagang lokal.

Respons positif datang dari masyarakat yang merasakan langsung manfaat program. Di salah satu posko di wilayah Sumatera, warga bernama Yanti (47) mengaku terbantu. “Biasanya saya beli Rp80 ribu untuk lima kilo. Sekarang hanya Rp62.500 dan kualitasnya bagus. Terima kasih PTPN I sudah membantu masyarakat kecil seperti kami,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PTPN I, Aris Handoyo, menyambut baik sinergi dengan Bulog ini. Ia menyebut, kolaborasi antarlembaga BUMN merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta menjawab tantangan ketahanan pangan nasional. “Langkah ini tidak hanya mendukung ketersediaan pangan, tapi juga menyentuh aspek ESG (Environmental, Social, and Governance),” ujarnya.