Krisantus Paparkan Strategi Keterbukaan Informasi Kalbar, GMD Jadi Sorotan

JAKARTA – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, memaparkan berbagai strategi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memperkuat keterbukaan informasi publik. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Gema Membangun Desa (GMD), yang menjadi sarana pemerintah mendekatkan pelayanan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Paparan tersebut disampaikan Krisantus dalam kegiatan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Krisantus menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan demokratis.

Menurutnya, keterbukaan informasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyediaan dokumen atau data pemerintah. Lebih dari itu, masyarakat harus memiliki akses untuk mengetahui kebijakan, menyampaikan aspirasi, serta ikut mengawasi jalannya pembangunan.

Ia mengatakan, komitmen tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kalimantan Barat, khususnya pemerataan pembangunan dari desa hingga perkotaan serta penguatan tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Salah satu langkah yang dipaparkan Krisantus adalah pelaksanaan program Gema Membangun Desa (GMD), yang menjadi program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

Melalui program ini, gubernur, wakil gubernur, bersama jajaran kepala perangkat daerah turun langsung ke desa untuk berdialog dengan masyarakat, menyerap kebutuhan warga, sekaligus melihat kondisi pelayanan dan pembangunan di lapangan.

Bahkan, dalam pelaksanaannya, jajaran pemerintah menginap di rumah warga selama kurang lebih tiga hari agar dapat berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat.

Sepanjang 2026, Gema Membangun Desa telah dilaksanakan di Kabupaten Mempawah, Sambas, Kayong Utara, Landak, dan Bengkayang. Selanjutnya, kegiatan serupa direncanakan berlangsung di Kabupaten Ketapang pada awal Desember 2026.

Program tersebut juga menghadirkan berbagai pelayanan langsung, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, operasi pasar, pelayanan administrasi kependudukan, informasi ketenagakerjaan, sosialisasi beasiswa, hingga edukasi literasi digital.

Berdasarkan data yang dipaparkan, kegiatan GMD mampu menjangkau sekitar 1.000 hingga 5.000 warga di setiap lokasi. Sementara itu, pelayanan administrasi kependudukan tercatat mencapai sekitar 1.497 layanan.

Krisantus menjelaskan, aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan tersebut tidak berhenti pada tahap dialog. Setiap masukan dicatat, dikelompokkan berdasarkan kewenangan, kemudian disampaikan kepada perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti melalui program dan perencanaan anggaran.

Salah satu tindak lanjut yang disiapkan adalah usulan anggaran sekitar Rp1,5 miliar pada 2027 melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk merespons aspirasi masyarakat di Temajuk dan Teluk Batang.

Selain pendekatan langsung melalui program GMD, Pemprov Kalbar juga memperkuat sistem keterbukaan informasi berbasis digital.

Hingga 2026, pemerintah telah melakukan pendataan terhadap 237 aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan 58 website perangkat daerah. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya integrasi layanan informasi pemerintahan.

Penguatan tersebut juga didukung sejumlah regulasi, di antaranya Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemprov Kalbar serta Keputusan Gubernur Nomor 1126 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dari sisi anggaran, Pemprov Kalbar mengalokasikan Rp27,03 miliar untuk empat program utama PPID pada 2026 yang bersumber dari APBD.

Sementara itu, anggaran publikasi pada 42 perangkat daerah meningkat 13,5 persen, dari Rp11,41 miliar pada 2025 menjadi Rp12,95 miliar pada 2026.

Sejumlah inovasi juga dikembangkan, di antaranya SIKEDIP berbasis Android sebagai sarana penyediaan Daftar Informasi Publik digital yang terintegrasi hingga tingkat desa.

Selain itu, pemerintah memperkuat peran PPID Utama dan PPID Pelaksana serta mengembangkan layanan keterbukaan data melalui Open Data Kalbar dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Pemprov Kalbar turut menggelar sosialisasi keterbukaan informasi publik, rapat koordinasi PPID, bimbingan teknis pelayanan informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi di lingkungan pemerintahan.

Berbagai langkah tersebut diikuti sejumlah capaian dalam bidang keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam uji publik, Kalimantan Barat menempati peringkat ketiga nasional dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 dengan skor 74,23.

Pemprov Kalbar juga memperoleh predikat Badan Publik Informatif dengan nilai 95,58. Capaian tersebut menempatkan Kalbar pada peringkat ke-10 nasional sekaligus menjadi yang tertinggi di wilayah Kalimantan.

Dari sisi penyebarluasan informasi, jangkauan media sosial resmi Pemprov Kalbar selama Januari hingga September 2026 tercatat mencapai 2,19 juta.

Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 91,51 dengan kategori mutu A atau sangat baik. Nilai transparansi pelayanan tercatat sebesar 91,15, sedangkan Indeks Pengelolaan Informasi Publik berada pada angka 84,28 dengan kategori baik.

Dalam pelayanan permohonan informasi, Pemprov Kalbar menerima 70 permohonan sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Seluruh permohonan tersebut diklaim telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.

Krisantus juga memaparkan sejumlah upaya pembenahan birokrasi yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, termasuk penerapan sistem merit, seleksi jabatan secara terbuka dan kompetitif, pengelolaan kinerja ASN melalui sistem e-Kinerja yang terintegrasi dengan SIASN BKN, serta peningkatan kompetensi aparatur melalui ASN Corporate University.

Ke depan, Pemprov Kalbar menyiapkan sejumlah langkah untuk memperluas akses keterbukaan informasi publik.

Fokus kebijakan tersebut meliputi penguatan PPID hingga tingkat desa melalui SIKEDIP dan pembinaan PPID Pelaksana, menjaga keberlanjutan inovasi daerah seperti Gema Membangun Desa dalam RPJMD 2025–2029, serta memperluas ruang partisipasi masyarakat.

Upaya tersebut juga akan didukung melalui optimalisasi kanal pengaduan LAPOR!, SEKAMPADI, survei informasi publik, dan dialog langsung antara pemerintah dengan masyarakat.

Krisantus berharap keterbukaan informasi tidak hanya menjadi pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, akses informasi yang terbuka dapat memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan dan penggunaan anggaran, serta memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, keterbukaan informasi diharapkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan.