PONTIANAK – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan meminta pengerukan alur pelayaran Sungai Kapuas menjadi prioritas untuk mengatasi pendangkalan yang dinilai mulai menghambat distribusi logistik, aktivitas perdagangan, dan pelayanan publik di Kalimantan Barat.

Krisantus mengatakan kondisi alur Sungai Kapuas yang semakin dangkal membuat kapal tidak dapat melintas secara optimal dan harus menyesuaikan waktu pelayaran dengan kondisi pasang surut air.

Situasi tersebut, menurutnya, berpotensi memperlambat distribusi barang sekaligus meningkatkan biaya logistik di Kalimantan Barat.

“Persoalan ini menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, pengerukan alur Sungai Kapuas harus segera direalisasikan agar distribusi logistik, pelayanan publik, dan perekonomian Kalimantan Barat tetap berjalan dengan baik,” ujar Krisantus di Aula Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (6/8/2026).

Ia menegaskan, persoalan pendangkalan Sungai Kapuas tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelayaran, tetapi juga berhubungan dengan kelancaran aktivitas ekonomi dan rantai pasok di Kalimantan Barat.

Untuk mempercepat penanganan persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), PT Pelindo, serta pemangku kepentingan terkait.

Pemprov Kalbar menargetkan kedalaman alur pelayaran Sungai Kapuas dapat dipulihkan hingga minimal minus 5 meter berdasarkan Low Water Spring (LWS).

Dengan kedalaman tersebut, pemerintah berharap kapal dapat berlayar lebih optimal sepanjang waktu tanpa terlalu bergantung pada kondisi pasang surut air.

Krisantus berharap dukungan dari pemerintah pusat segera terealisasi sehingga pengerukan alur Sungai Kapuas dapat dilaksanakan.

Menurutnya, pengerukan tidak hanya diperlukan untuk memperlancar distribusi logistik, tetapi juga untuk mendukung keselamatan pelayaran dan menjaga kelancaran aktivitas perdagangan di Kalimantan Barat.

“Pengerukan alur Sungai Kapuas menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kelancaran rantai pasok logistik dan mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat,” ujarnya. (Ara)