Jam Operasional Jembatan Kapuas Diatur, Ini Solusi Kemacetan Pontianak

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama instansi terkait menyepakati penyesuaian jam operasional dan pengaturan lalu lintas di kawasan Jembatan Kapuas I, Jembatan Kapuas II, dan Jembatan Duplikasi Kapuas I. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mengurai kemacetan di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, sembari menyiapkan sejumlah rencana pembenahan infrastruktur.

Berdasarkan hasil uji coba dan koordinasi lintas sektor, jam operasional yang sebelumnya berlangsung hingga pukul 16.00 WIB disesuaikan menjadi pukul 08.00–15.00 WIB. Pengaturan tersebut juga mencakup jenis kendaraan yang diperbolehkan melintas serta jalur pergerakan kendaraan bermuatan.

Koordinasi kebijakan ini melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Perhubungan Provinsi Kalbar, Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya, serta jajaran kepolisian.

Penyesuaian operasional dilakukan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Namun, efektivitas kebijakan tersebut tetap memerlukan pengawasan dan evaluasi berdasarkan kondisi lalu lintas di lapangan.

Selain pengaturan operasional jembatan, pemerintah juga menyiapkan sejumlah rencana pembangunan dan pembenahan infrastruktur sebagai solusi jangka menengah dan panjang untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di Pontianak dan wilayah sekitarnya.

Salah satu rencana yang mengemuka adalah pembangunan Jembatan Garuda yang direncanakan menghubungkan kawasan Kantor Wali Kota Pontianak dengan wilayah Siantan. Pembangunan tersebut diharapkan dapat menambah konektivitas antarkawasan dan mendukung pergerakan masyarakat.

Rencana pembangunan Jembatan Kapuas III juga menjadi salah satu opsi infrastruktur yang didorong untuk mengatasi persoalan lalu lintas. Berdasarkan keterangan dalam wawancara, jalur yang dibahas mencakup kawasan depan RRI di Wajok menuju Siantan, kemudian mengarah ke Jeruju, Sungai Kupah, Sungai Itik, hingga Simpang Punggur dan selanjutnya menuju Pontianak.

Meski demikian, rute tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut kepada instansi terkait, termasuk mengenai trase resmi, tahapan perencanaan, dan kepastian pelaksanaannya.

Upaya lain yang turut dibahas adalah pelebaran jalan serta rencana pembangunan jalan pintas yang menghubungkan Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya. Salah satu opsi yang disebutkan ialah jalur yang direncanakan melewati bagian bawah jembatan, dengan detail teknis yang masih perlu dipastikan.

Di sisi lain, pembenahan dermaga penyeberangan feri dinilai menjadi langkah yang dapat dipertimbangkan untuk mendukung mobilitas masyarakat dalam waktu lebih dekat. Perbaikan fasilitas penyeberangan, khususnya pada lintasan dari kawasan Bansir menuju Siantan, diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pengguna jasa feri sekaligus memperkuat alternatif perjalanan antarkawasan.

Penanganan kemacetan di Pontianak dan Kubu Raya membutuhkan langkah terpadu, mulai dari pengaturan lalu lintas, penataan pergerakan kendaraan bermuatan, peningkatan fasilitas penyeberangan, hingga pengembangan infrastruktur baru.

Koordinasi antara pemerintah daerah, instansi perhubungan, kepolisian, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi penting agar kebijakan yang diterapkan berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Melalui penyesuaian operasional jembatan serta berbagai rencana pembenahan infrastruktur tersebut, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas dan konektivitas antarkawasan di Kalimantan Barat.

Catatan: Kepastian jadwal operasional, jenis kendaraan yang diizinkan, serta tanggal mulai berlakunya kebijakan perlu dikonfirmasi melalui pengumuman resmi instansi berwenang sebelum berita diterbitkan.