JAKARTA – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., meraih penghargaan bergengsi sebagai The Best Region Head in Professionalism for Region Business Institution dalam ajang Forum dan Apresiasi The Asian Post “The Best Regional Champion 2025”, yang berlangsung di Grand Ballroom Shangri-La Hotel Jakarta, Kamis (16/5/2025).

Acara ini mengusung tema “Masa Depan BUMD di Tangan Kepala Daerah Baru” dan diinisiasi oleh Infobank Media Group bekerja sama dengan ASBANDA dan PERBAMIDA sebagai wadah apresiasi bagi kepala daerah yang dinilai berhasil membina dan memajukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara profesional dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan, sekaligus menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran strategis BUMD, khususnya di sektor perbankan daerah.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak penyelenggara. Semoga forum ini dapat menjadi ruang bertukar ide, mempererat sinergi, dan memperkuat kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah,” ujar Ria Norsan.

Ia juga menyoroti kontribusi positif dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar), yang merupakan salah satu BUMD andalan provinsi. Pemprov Kalbar saat ini menguasai saham sebesar Rp871,3 miliar atau 48,91 persen. Di tahun buku 2024, Bank Kalbar mencatatkan laba sebesar Rp485,79 miliar, dengan dividen yang diterima pemerintah daerah mencapai Rp127,69 miliar.Untuk memperkuat posisi sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP), Pemprov Kalbar merencanakan penyertaan modal tambahan sebesar Rp375 miliar selama periode 2025–2029 atau sekitar Rp75 miliar per tahun.

“Saya berharap seluruh bupati dan wali kota di Kalbar turut mendukung penguatan modal Bank Kalbar. Kepada jajaran direksi, saya juga mengingatkan pentingnya inovasi berbasis teknologi dan kehati-hatian dalam penyaluran kredit,” tegasnya.

Di sisi lain, ia juga menanggapi kebijakan nasional terkait pembentukan koperasi di tingkat desa/kelurahan dengan dukungan pembiayaan hingga Rp5 miliar per unit dari Bank Himbara. Norsan berharap dana tersebut bisa dikelola melalui Bank Kalbar, bukan lembaga perbankan lain.

“Saya minta dana koperasi desa diarahkan ke Bank Pembangunan Daerah agar lebih optimal mendukung penguatan ekonomi lokal,” pungkasnya.