Pemprov Kalbar Dorong Regulasi Kratom untuk Lindungi Petani
JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong penyusunan regulasi tata kelola kratom yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan ribuan petani dan pelaku usaha lokal.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan bahwa pemerintah harus hadir memastikan komoditas kratom memiliki tata niaga yang jelas, sehingga petani tidak terus menghadapi ketidakpastian dalam menjalankan usaha.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Kratom DPRD Kalbar di Hotel Yuan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).
Menurut Krisantus, kratom menjadi salah satu sumber penghidupan bagi ribuan masyarakat di Kalimantan Barat. Luas lahan yang dimanfaatkan untuk komoditas tersebut diperkirakan mencapai 11.800 hektare.
Namun, belum adanya kepastian regulasi tata niaga dinilai berdampak pada aktivitas perdagangan, bahkan menyebabkan penumpukan kratom di daerah.
โKratom ini adalah sumber penghidupan bagi ribuan petani kita. Negara harus hadir untuk melindungi mereka, bukan membiarkan mereka berjalan sendiri tanpa kepastian hukum,โ tegas Krisantus.
Ia berharap regulasi yang disusun nantinya tidak hanya mengatur tata niaga, tetapi juga memberikan kepastian usaha, membuka akses pasar, serta memperhatikan perlindungan harga bagi petani.
Selain itu, penyusunan aturan perlu mempertimbangkan standar mutu, aspek kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan agar pengelolaan kratom dapat berjalan secara bertanggung jawab.
Krisantus juga meminta agar proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda) melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani, pengusaha lokal, hingga kalangan ahli. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak dan tidak justru membebani petani kecil.
Sebelum mengikuti FGD, Krisantus bersama pimpinan dan anggota DPRD Kalbar juga melakukan audiensi dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan. Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola serta peluang hilirisasi komoditas kratom.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lanjut Krisantus, siap memperkuat sinergi dengan DPRD dan pemerintah pusat untuk mendorong tata kelola kratom yang lebih profesional.
Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, sekaligus membuka peluang kontribusi komoditas kratom terhadap perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Ara)

Tinggalkan Balasan