PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengajak seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memperkuat langkah antisipatif dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat menghadapi Semester II Tahun 2026.

Ajakan tersebut disampaikan Ria Norsan saat memimpin High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi di Aula Kriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (23/7/2026).

Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan apresiasi atas capaian inflasi Kalimantan Barat yang masih berada dalam rentang sasaran nasional. Berdasarkan data terbaru, inflasi tahunan (year-on-year) Kalimantan Barat tercatat 2,24 persen, masih berada dalam target nasional sebesar 2,5 persen ±1 persen.

Baca Juga:Meski Dukung Argentina, Ria Norsan Apresiasi Spanyol Juara Piala Dunia FIFA 2026

Meski demikian, menurutnya kondisi tersebut tidak boleh membuat seluruh pemangku kepentingan merasa puas. Ia menegaskan pengendalian inflasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau dan pasokan yang memadai.

“Jangan sampai kita merasa aman hanya karena angka inflasi masih terkendali. Yang terpenting adalah masyarakat tetap mendapatkan pangan yang tersedia, harga yang terjangkau, serta distribusi yang berjalan lancar,” tegas Ria Norsan.

Ria Norsan menjelaskan kondisi inflasi di setiap daerah memiliki karakteristik berbeda sehingga membutuhkan strategi pengendalian yang lebih spesifik.

Baca Juga:Nobar Piala Dunia FIFA 2026 di Pontianak Meriah, Gubernur Ria Norsan Ajak Warga Perkuat Persatuan

Ia mencontohkan Kabupaten Sintang yang saat ini mencatat tingkat inflasi tertinggi di Kalimantan Barat sebesar 3,71 persen, sementara Kota Singkawang berada pada angka 2,13 persen.

Perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi lintas daerah agar kebijakan pengendalian inflasi dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

“Setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda. Karena itu koordinasi antarpemerintah daerah harus semakin kuat agar langkah pengendalian inflasi benar-benar efektif,” ujarnya.

Baca Juga:Ria Norsan Dorong Kolaborasi Antarprovinsi untuk Percepat Pembangunan Nasional

Dalam kesempatan itu, Gubernur meminta seluruh TPID terus mengoptimalkan implementasi strategi 4K, yakni:

  • Keterjangkauan harga.
  • Ketersediaan pasokan.
  • Kelancaran distribusi.
  • Komunikasi yang efektif kepada masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pelaku usaha, distributor, hingga masyarakat.

Ria Norsan juga mengingatkan sejumlah faktor yang berpotensi memicu kenaikan harga pada Semester II Tahun 2026.

Beberapa di antaranya adalah gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem, hambatan logistik, fluktuasi harga komoditas pangan seperti cabai dan bawang merah, serta dinamika pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas.

Karena itu, ia meminta Perum Bulog, PT Pertamina Patra Niaga, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh instansi terkait meningkatkan koordinasi dalam menjaga stok dan kelancaran distribusi komoditas strategis.

“Jangan menunggu harga naik baru bergerak. Kita harus mampu mengantisipasi sejak awal agar masyarakat tidak terdampak. Sedia payung sebelum hujan,” tegasnya.

Gubernur menambahkan, stabilitas harga merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Oleh karena itu, ia berharap seluruh anggota TPID terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta melakukan langkah cepat apabila muncul potensi gejolak harga di lapangan.

“Pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama. Dengan kerja sama yang solid, kita dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang wajar,” pungkasnya.